SKK Migas dukung Pertamina impor gas dari AS

Infrastruktur distribusi gas yang tidak memadai jadi alasan impor gas.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendukung keputusan PT Pertamina (Persero) mengimpor gas alam cair dari Amerika Serikat. Cuma, lembaga yang dulu bernama BP Migas ini mengingatkan bahwa sebetulnya cadangan gas alam di Tanah Air masih sangat memadai.

"Pertamina bebas untuk mengamankan pasokan domestiknya. Kalau mau impor silakan, tapi saat ini belum (perlu), karena masih cukup dari dalam negeri," kata Plt Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (28/4).

Pertamina sedang mencari tambahan pasokan 2 juta ton LNG per tahun. Pilihan negara asal impor gas alam atau kerap disebut Liquefied Natural Gas (LNG) antara lain Amerika dan Afrika Selatan. Ini menjadi kontrak impor LNG kedua, setelah sebelumnya Pertamina meneken perjanjian dengan Perusahaan AS, Cheniere, terkait pasokan 800.000 ton LNG per tahun, dengan durasi selama 20 tahun, dimulai pada 2018 mendatang. 

Seperti dikutip dari Reuters (1/4), Pertamina beralasan impor LNG itu perlu dilakukan untuk kebutuhan pabrik di unit pengolahan gas Lapangan Arun, Aceh.

Widjonarko membela keputusan koleganya di Pertamina. Indonesia memang kaya kandungan LNG, tapi BUMN energi itu terpaksa menambah pasokan lewat impor, lantaran infrastruktur distribusi gas tidak memadai. Ini sebabnya SKK Migas maklum terhadap keputusan 

"LNG kita berlimpah yang tidak cukup infrastrukturnya. LNG kita baru dari Jawa Barat, Lampung sebentar lagi, Arun juga sebentar lagi," ungkap sang kepala SKK Migas ini.

Selama pemerintah belum mengusahakan perbaikan infrastruktur, SKK migas meramalkan pilihan importasi LNG akan tetap dilakukan Pertamina.

"Ini juga harus disinkronisasikan. Kalau ekonomi kita maju dan pasokan gas belum perkembangan lanjut maka terjadi defisit bisa saja jadi impor," imbuh Widjonarko.