Sistem kuota dihapus, pemerintah minta importir garam tak manja

"Para petani garam sudah berpuluh tahun bernasib buruk, sedangkan para importir sudah cukup sejahtera,"

Pemerintah menegaskan penerapan tarif impor bertujuan untuk melindungi petani garam. Oleh karena itu, importir komoditas tersebut diminta jangan manja.

"Sebab para petani garam sudah berpuluh tahun bernasib buruk, sedangkan para importir sudah cukup sejahtera," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat-Biro Informasi dan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Shahandra Hanitiyo dalam siaran pers, Selasa (29/9).

Pemberlakuan tarif impor, menurutnya, bisa memberikan keadilan bagi petani garam. Mengingat, sistem kuota hanya melahirkan celah bagi segelintir importir untuk mengendalikan harga garam.

"Penetapan sistem tarif ini lebih menguntungkan bagi pemerintah pada umumnya, maupun petani garam lokal pada khususnya," katanya. "Sistem tarif membuka peluang persaingan usaha yang lebih kompetitif di antara para importir garam."

Dengan sistem tarif, lanjut Shahandra, siapapun boleh mengajukan permohonan impor garam. "Pengubahan sistem berikut penentuan tarif ini, diserahkan kepada Kementerian Perdagangan."

Di luar itu, pemerintah juga membentuk tim monitoring terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Maritim dan Sumber daya, dan Ditjen Bea Cukai.

Tim gabungan ini bertugas menghitung konsumsi, produksi, dan kebutuhan impor garam, khususnya industri. Kemudian, membuat kebijakan harga dan mengawasi realisasi impor garam.

"Berkaitan dengan menguatnya nilai tukar Dolar AS, justru akan berdampak positif terhadap percepatan pembangunan industri garam nasional yang akan menyerap lebih banyak garam rakyat," katanya.

"Selain itu, menghasilkan pengendalian impor garam yang disebabkan oleh penetapan sistem tarif yang menjadikan impor garam menjadi tidak terlalu menarik akibat berkurangnya keuntungan importir serta persaingan terbuka bagi para importir yang ada."