Siap-Siap, PNS Milenial Mulai Pindah ke IKN di 2024
Pemerintah meminta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak khawatir jika dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Sebab saat dipindahkan nanti, pemerintah telah merancang dan membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan.
Pemerintah meminta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak khawatir jika dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Sebab saat dipindahkan nanti, pemerintah telah merancang dan membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan.
"Kita ini bangun ekosistem juga di sana. Kalau malam-malam cari sesuatu sudah ada di sana," kata Wakil Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Donny Rahajoe dalam Pertemuan Pre-Market Sounding Proyek Ibu Kota Negara di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (19/10) malam.
Donny mengatakan pada tahap awal, ASN milenial akan menjadi yang perdana dikirim untuk berkantor di IKN Nusantara. Kementerian Keuangan misalnya, akan memindahkan 150 ASN-nya ke IKN nanti.
Rencananya, pemindahan ASN ini akan mulai dilakukan pada tahun 2024. Namun pemindahan ini tetap harus menunggu Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukumnya.
"Setelah Perpres keluar, (pembangunan) IKN selesai, ASN kita pindahkan beserta dengan kebutuhan dasarnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Slamet Soedarsono menjelaskan, tak semua PNS akan pindah ke IKN Nusantara. Ada kriteria tertentu bagi PNS bisa pindah ke ibu kota baru.
"Asesmen kriteria ASN yang akan pindah dilakukan oleh Unit Kepegawaian/SDM/k/L, secara umumnya ya, minimal pendidikan minimal D3, memperhatikan batas usia pensiun, data kinerja ASN dan data kompetensi dan potensi ASN," kata Slamet dikutip dari YouTube Kementerian Sekretariat Negara dikutip Selasa (15/3).
Sementara rencananya jumlah ASN yang akan dipindahkan pada 2024-2045 terdapat 100.023 orang. Terdiri dari pejabat negara 956 orang, jabatan pimpinan tinggi 3.264 orang, dan jabatan fungsional terdapat 95.803 orang.
Baca juga:
Seorang Pejabat Kabupaten Bekasi Hadiri Acara Partai, Disanksi Moral
MenPAN Anas ke PNS: Reformasi Birokrasi Tak Sekadar Kenaikan Tunjangan Kinerja
Perbaiki Pelayanan Publik Papua, Pemerintah Pusat Diminta Lantik Pejabat Gubernur
Reformasi Birokrasi Harus Memberikan Dampak Nyata Bagi Masyarakat
PNS Nyambi Jadi Pengemudi Ojek Online, BKN: Harus Izin Atasan
Menebak Alasan PNS dan Karyawan BUMN Nyambi Jadi Driver Ojek Online