Siap hadir akhir November, ini 5 fakta di balik holding BUMN tambang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah merampungkan pembentukan Holding BUMN Tambang. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dengan terciptanya BUMN industri pertambangan dengan skala usaha yang lebih besar, sehingga mampu bersaing dalam skala regional.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah merampungkan pembentukan Holding BUMN Tambang. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dengan terciptanya BUMN industri pertambangan dengan skala usaha yang lebih besar, sehingga mampu bersaing dalam skala regional. Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, holding ini nantinya dipersiapkan untuk dapat memiliki sebagian saham PT Freeport Indonesia. Rencana tersebut direalisasikan, usai negosiasi divestasi disepakati antara pemerintah dan Freeport. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, dalam jangka pendek, holding baru ini akan segera melakukan serangkaian aksi korporasi di antaranya, pembangunan pabrik smelter grade Alumina di Mempawah Kalimantan Barat dengan kapasitas sampai dengan 2 juta ton per tahun. Kemudian pembangunan pabrik Ferro Nickel di Buli, Halmahera Timur berkapasitas 13.500 ton per tahun, serta pembangunan PLTU di lokasi pabrik hilirisasi bahan tambang sampai dengan 1.000 MW. Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk, Arviyan Arifin mengatakan, pembentukan holding perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan tidak akan menghilangkan kendali pemerintah. Sebab, masih ada saham dwiwarna atau seri A milik pemerintah di perusahaan BUMN tersebut. Induk usaha (holding) tambang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan akan bertanggung jawab membangun smelter atau pemurnian mineral dari PT Freeport Indonesia. Jika sudah sepakat pada divestasi mayoritas 51 persen dimiliki Indonesia. Presiden Direktur PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Budi G Sadikin mengatakan, aset Holding BUMN Tambang diperkirakan akan berkisar pada nilai Rp 90 triliun.
Mengimplementasikan rencana ini, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) tiga perusahaan anggota holding akan digelar pada tanggal 29 November 2017 mendatang.
Dalam RUPSLB yang akan dilakukan oleh ketiga anggota holding, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit AsamTbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS), agendanya adalah untuk melakukan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan telah beralihnya kepemilikan mayoritas dari semula Negara RI menjadi kepemilikan PT Inalum (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki negara.
"Jadi, RUPSLB nanti agenda utamanya untuk permintaan persetujuan pemegang saham terhadap adanya perubahan pemegang saham ke PT Inalum (Persero) yang 100 persen dimiliki negara," ucap Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno.
Lalu, apa saja fakta di balik realisasi holding BUMN tambang ini? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.Siap beli saham divestasi Freeport
"Pertanyaan yang penting buat kita adalah bagaimana divestasi. Divestasi Freeport 51 persen, sekarang kita sudah kuasai 9,36 persen. Sisanya tinggal 41 persen," ujar Harry.
Nantinya, apabila total aset tidak mencukupi melakukan pembelian maka tidak menutup kemungkinan perusahaan holding tambang akan melakukan pinjaman dana ke perbankan. "Bagaimana kalau tidak cukup? itu akan ada pinjaman ke bank. Karena harus dilakukan dan harus dicari jalan keluarnya," jelasnya.
Sementara itu, apabila tidak mendapat dana dari perbankan, maka nantinya juga akan dikaji mengenai rencana penerbitan obligasi.Holding BUMN ditarget masuk daftar perusahaan kenamaan dunia
Dalam jangka menengah holding industri tambang akan terus melakukan akuisisi maupun eksplorasi wilayah penambangan, integrasi dan hilirisasi. Sehingga, akhirnya memiliki tolak ukur sebagai salah satu perusahaan yang tercatat dalam 500 Fortune Global Company.
Melalui berbagai kegiatan usaha tersebut, keberadaan holding tambang akan memberi manfaat bukan hanya bagi perusahaan holding dan anak perusahaan anggota holding, namun juga bagi pemerintah dan masyarakat.
"Pendapatan negara akan bertambah melalui berbagai pajak, royalty, serta dividen. Selain itu juga dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan nilai dari kegiatan hilirisasi," jelas Fajar.Negara tetap pengendali utama holding
Sementara itu terkait rencana ekspansi, pemerintah tetap dapat memantau secara langsung karena setiap rencana ekspansi akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Di mana, RKAP tersebut dilaporkan setiap tahun kepada Kementerian BUMN.
"Semua ekspansi itu akan dituangkan ke rencana dan anggaran kita, RKAP. RKAP setiap tahun dilaporkan ke kementerian, dalam hal ini adalah negara. Jadi tidak ada satu pun ekspansi tanpa persetujuan negara, apakah itu melalui Inalum atau langsung melalui Kementerian BUMN," tandasnya.Holding siap bangun smelter untuk Freeport
"Apabila berjalan lancar, dan Inalum memiliki saham mayoritas maka smelter menjadi tanggung jawab kami, ya saat ini berbagai lokasi memang sudah menjadi pertimbangan," kata Presiden Direktur PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Budi G Sadikin.
Saat ini, menurutnya, perkembangan untuk proses divestasi masih dalam tahap negosiasi dan melibatkan berbagai pihak hingga pemerintah daerah. Diharapkan nilai yang ditawarkan dapat ditangani oleh holding tambang BUMN.Aset holding tambang diproyeksi capai Rp 90 triliun
"Ya sekitar itu, Rp 90 triliun, itu nanti yang akan dimanfaatkan untuk mengelola kekayaan mineral dan batu bara di Indonesia," katanya.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno mengatakan sinergi BUMN pertambangan ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kekuatan finansial, sehingga memudahkan pengembangan usaha khususnya di bidang hilirisasi.