Setelah Bank Dunia, giliran IMF kasih saran buat ekonomi RI

IMF: Indonesia harus lakukan reformasi struktural, salah satunya penghapusan subsidi BBM.

Lembaga keuangan internasional mulai ramai-ramai memberi masukan ke pemerintah terkait kondisi ekonomi Indonesia tahun depan. Setelah Bank Dunia, kini giliran Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memberi saran ke pemerintah.

Indonesia harus melakukan reformasi struktural meliputi fokus pada hambatan struktural, pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), fleksibilitas pasar tenaga kerja, rasionalisasi perdagangan dan rezim investasi serta pendalaman pasar uang.

Di sektor perdagangan, turunnya harga komoditas produk andalan ekspor Indonesia harus disikapi. Solusinya dengan mendiversifikasi produk ekspor. Tidak lagi komoditas mentah tapi beralih ke produk manufaktur.

"Harga komoditas yang turun tidak dapat mengimbangi impor Indonesia. Padahal Indonesia memiliki 45 persen dari tenaga kerja di ASEAN-5. Namun kontribusi ekspor non komoditas terhadap negara-negara di ASEAN-5 kurang dari 8 persen," ujar Deputi Senior IMF, Benedict Bingham saat acara "Jumpa pers IMF" di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (17/12).

IMF pesimis defisit transaksi berjalan tahun depan dapat ditekan di bawah level 3 persen. IMF juga menyarankan kebijakan makroekonomi Indonesia yang harus fokus pada mengurangi ketidakseimbangan, mengurangi inflasi dan meyakinkan bahwa pasar obligasi dan nilai tukar fleksibel.

IMF mengapresiasi kebijakan moneter yang dikeluarkan BI untuk membuat nilai tukar lebih fleksibel. "Kementerian Keuangan juga harus membantu BI untuk membawa ekonomi dalam masa transisi di mana memberikan kontribusi dalam mengeluarkan kebijakan berupa pajak dan memperkuat mobilisasi," ungkapnya.