Sentilan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Pengelolaan Keuangan

Saat BPJS Kesehatan Minta Bantu Tambal Defisit

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mengalami defisit dalam beberapa tahun belakangan. Selama ini, Kementerian Keuangan banyak dilibatkan urusan penambalan defisit BPJS Kesehatan. Hal ini yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani marah.

Sri Mulyani mengatakan seharusnya BPJS Kesehatan bisa memperbaiki diri dengan melakukan tindakan disiplin dalam penagihan dan juga manajemen yang lebih baik. Dengan demikian, tak perlu tiap tahun terjadi penambalan defisit yang semakin besar.

"Kami menteri keuangan, bukan menteri keuangan kesehatan atau menteri kesehatan keuangan. Kami terus bantu bahkan bantu sosialisasi banyak hal. Sekarang kan yang lebih banyak bicara jadinya kami, bukan BPJS Kesehatan karena semua orang menganggap kalau masalah uang ya ke saya, padahal itu masalah uang yang lain," ujar Menteri Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8).

Anggaran Kemenhub Naik

Anggaran Kementerian Perhubungan dalam delapan tahun terakhir naik berlipat-lipat. Seperti tahun 2015 anggarannya pernah meningkat hingga Rp65 triliun. Dan di 2018 menjadi Rp48,2 triliun. Namun anggaran tersebut tidak pernah terserap maksimal. Hal inilah yang menyebabkan Menteri Keuangan Sri Mulyani marah. Dia menilai Kemenhub memiliki pengelolaan anggaran yang buruk.

"Tidak pernah sampai lebih dari 90 persen, tahun 2015 bahkan diberi Rp65 triliun hanya mampu dibelanjakan Rp47 triliun," katanya, Kamis (1/2/2018).

Kas Negara Dianggap Kosong

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis anggapan kas keuangan negara saat ini kosong lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit. Menurutnya, APBN Defisit bukan berarti kas negara kosong atau bahkan kosong.

APBN merupakan instrumen negara untuk mengelola ekonomi, bukan sebagai tujuan ataupun buku kas keuangan negara yang baku.

"Tidak kosong, masih di atas Rp90 triliun, Rp100 triliun deh. Itu pertanyaan yang sensitif dan provokatif (kas negara kosong), itu cukup bayar tiga bulan gaji," kata Sri Mulyani, di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/6/2019).