Semua Orang Boleh Daftar Program Kartu Prakerja 2023, Kecuali Pejabat Negara
Airlangga menjelaskan program Kartu Prakerja tahun ini sudah tidak lagi semi bansos. Sehingga mereka yang sudah menjadi peserta program bansos berkesempatan untuk menjadi peserta Kartu Prakerja, mengingat program ini sifatnya untuk meningkatkan kemampuan secara individual.
Program Kartu Prakerja tahun 2023 akan kembali dibuka dengan skema normal. Artinya, dalam skema ini program peningkatan keterampilan dan keahlian ini dibuka untuk masyarakat umum. Bahkan penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah apapun diperbolehkan untuk mendaftar.
"Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti BSU (Bantuan Subsidi Upah), BPUM (Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro) serta PKH (Program Keluarga Harapan) boleh menerima Kartu Prakerja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (5/1).
Airlangga menjelaskan program Kartu Prakerja tahun ini sudah tidak lagi semi bansos. Sehingga mereka yang sudah menjadi peserta program bansos berkesempatan untuk menjadi peserta Kartu Prakerja, mengingat program ini sifatnya untuk meningkatkan kemampuan secara individual.
"Karena ini untuk retraining dan reskliling, bukan bansos lagi," ungkap Airlangga.
Lebih lanjut Direktur Eksekutif PMO Prakerja, Denni Puspa Purbasari menjelaskan program ini sejak awal tidak dikhususkan untuk kelompok masyarakat tertentu seperti pengangguran, orang yang baru menyelesaikan pendidikan (fresh graduate) hingga korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melainkan untuk pekerja yang membutuhkan peningkatan kemampuan atau keterampilan.
Alasannya, dalam dunia kerja yang sangat dinamis ini, pekerja dituntut untuk meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan zaman.
"Pekerja ini kan dinamis dan perusahaan datang dan pergi, makanya akses peningkatan skill ini harus dibuat mudah dan intinya bisa membantu semua angkatan kerja buat bisa belajar," kata dia.
Hanya saja, program ini tidak bisa diikuti oleh pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD. Termasuk juga oleh alumni peserta program Kartu Prakerja.
"Aturannya kalau sudah pernah ikut, tidak boleh ikut lagi. Jadi cuma 1 kali karena ini ada aturannya di Permenko," pungkasnya.
Sebagai informasi, tahun ini peserta program Kartu Prakerja menargetkan 1 juta orang. Masing-masing peserta akan mendapatkan anggaran Rp4,2 juta untuk membeli pelatihan-pelatihan yang tersedia di platform atau Badan Latihan Kerja (BLK) yang bekerja sama dengan Kartu Prakerja. Adapun pembukaan pendaftaran rencananya baru dibukan di kuartal 1-2023.
(mdk/idr)