Selesaikan sengketa lebih cepat, peringkat EODB RI diyakini naik

Selesaikan sengketa lebih cepat, peringkat EODB RI diyakini naik. Tak lama lagi, Indonesia kedatangan tim Bank Dunia atau World Bank dalam rangka melakukan survei kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EODB). Thomas mengatakan pemerintah akan memastikan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dapat dipahami.

2017-05-08 19:49:47

Investasi

Kementerian Koordinator Perekonomian beserta beberapa kementerian terkait mengadakan rapat koordinasi mengenai kedatangan tim Bank Dunia atau World Bank dalam rangka melakukan survei kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EODB) di Indonesia. Hasil survei tersebut nantinya akan digunakan sebagai data pemeringkat negara-negara di dunia.

"Tim World Bank kan sebentar lagi sudah mau datang untuk survei dan mempelajari reformasi-reformasi untuk perbaikan peringkat kita di EODB. Rakor hanya untuk program sosialisasi dengan anggota World Bank yang akan datang," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/5).

Thomas mengatakan pemerintah akan memastikan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dapat dipahami oleh tim survei. Salah satu yang akan dipersiapkan untuk diperlihatkan kepada World Bank adalah penyelesaian sengketa bisnis yang semakin mudah di Indonesia.

"Kita memastikan jelas sekali apa perbaikan-perbaikan yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai mereka salah mengerti atau kurang memahami," ungkapnya.

"Kita lihat banyak peluang di penyelesaian sengketa. Itu ada kemajuan yang luar biasa dari Mahkamah Agung. Antara lain mereka bikin simple claim. Jadi kalau sengketa ini sederhana, itu bisa diselesaikan melalui prosedur yang sangat cepat. Saya kira itu terobosan yang sangat dahsyat," tambahnya.

Thomas berharap dengan adanya terobosan dan perbaikan yang telah dilakukan pemerintah dari segi penyelesaian sengketa dapat mendorong peringkat EODB Indonesia di dunia." Semoga dapat meningkatkan peringkat kita di komponen EODB itu. Itu untuk penyelesaian sengketa," ungkapnya.

Adapun menteri yang hadir dalam Rakor tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi.

(mdk/bim)