Sektor Perbankan Diperkirakan akan Membaik di Tahun 2021
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan laju pertumbuhan kredit perbankan terhambat secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Sampai Oktober 2020 lalu pertumbuhan kredit tumbuh negatif 0,5 persen. Hal ini disebabkan tingkat konsumsi, dan investasi yang menurun selama tahun 2020.
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan laju pertumbuhan kredit perbankan terhambat secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Sampai Oktober 2020 lalu pertumbuhan kredit tumbuh negatif 0,5 persen. Hal ini disebabkan tingkat konsumsi, dan investasi yang menurun selama tahun 2020.
"Sisi konsumsi dan investasi menurun makanya kredit menurun baik itu kredit modal kerja dari seluruh komponen," kata Josua kepada merdeka.com, Jakarta, Minggu, (13/12).
Meskipun kinerja di sektor perekonomian melambat, tingkat likuiditas perbankan dinilai sangat baik. Suku bunga perbankan juga menurun didukung likuiditas yang memadai dan program restrukturisasi kredit.
Josua mengatakan dengan asumsi perekonomian terus menunjukkan perbaikan, likuiditas perbankan diperkirakan akan tetap terjaga dengan baik di tahun 2021. Bank Indonesia juga akan tetap memberlakukan kebijakan akomodatif, khususnya dengan menjaga likuiditas.
Begitu juga dengan resiko kredit akan tetap terjaga pasca OJK yang memperpanjang masa restrukturisasi kredit hingga tahun 2021. Perpanjangan waktu ini menurutnya bisa membatasi peningkatan dari resiko kredit.
"Ini jadi momentum pemulihan untuk sektor perbankan dalam hal intermediasi dan penyaluran kredit," kata dia.
Hanya saja momentum tersebut tidak lantas bisa terjadi bersamaan dengan pemulihan ekonomi nasional. Ada jarak waktu tertentu bagi industri perbankan memasuki masa pemulihan khususnya pada penyaluran kredit.
Bila vaksinasi dilakukan di awal tahun dan bisa selesai pada kuartal kedua dan ketiga, maka pertumbuhan penyaluran kredit baru mulai akan bergeliat beberapa waktu setelahnya. Sebab setelah vaksinasi, perlu dipastikan lebih dulu pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari vaksinasi.
"Memang dua hal ini ada korelasi tetapi ada leging-nya," kata dia.
Vaksinasi Massal
Josua menjelaskan, proses vaksinasi pun dilakukan bukan dalam waktu yang singkat. Terlebih harus juga dilihat distribusi vaksin yang dilakukan pemerintah. Tata kelola vaksin ini juga harus dipastikan bisa terdistribusi dengan baik dan seimbang.
Vaksin tidak boleh hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang karena dampaknya pun akan dinilai percuma. Dari ahli epidemologi lanjut Josua, efektivitas vaksin akan berdampak baik jika vaksinasi diberikan secara menyeluruh. Agar kekebalan kelompok (herd immunity) tersebut bisa tercapai.
"Jangan sampai vaksinasi belum menyeluruh, ini justru berbahaya dan informasi dari sektor kesehatan ini bisa menyebabkan second wave dan bisa mempercepat penyebaran virus," tutur dia.
Meski begitu, kehadiran 1,2 juta vaksin beberapa waktu lalu masih meninggalkan pertanyaan besar, sebab pemerintah juga masih menunggu persetujuan Badan POM untuk proses vaksinasi massal. "Jadi ini kita juga masih menerka-nerka, masih menunggu dan mencermati tata kelola vaksinasi tang perlu diperhitungkan," imbuhnya.
Bila proses vaksinasi belum berjalan dengan baik, tentunya akan membuat masyarakat untuk tetap menahan diri dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi mungkin akan tetap tumbuh positif tetapi tidak secara signifikan.
"Ini kita harap perekonomian bisa tubuh positif secara gradual belum signifikan karena bergantung pada seberapa cepat ini (persetujuan Badan POM) dan proses vaksinasi," kata dia.
Setelahnya, berbagai perbaikan di sektor ekonomi baru akan mengikuti karena membutuhkan permintaan. Termasuk juga dengan pembiayaan melalui kredit perbankan untuk modal kerja yang menjadi komponen terbesar dalam penyaluran kredit.
"Kalau kapasitas ini meningkat, nanti ada kebutuhan modal kerja, ini juga komposisinya juga paling besar," tandasnya.
(mdk/azz)