Sejarah Dewan Ekonomi Nasional, Sempat Mati Suri Kini Dihidupkan Lagi, Dipimpin Purnawirawan Jenderal
Dewan ini sempat tidak lagi terdengar di pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.
Presiden Prabowo Subianto melantik 53 Menteri kabinet Merah-Putih, di Istana Negara, Senin (21/10). Selain Menteri, Prabowo juga melantik Purnawirawan Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Dewan ini sempat tidak lagi terdengar di pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.
Dewan Ekonomi Nasional sejatinya dibentuk oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau popular dengan sapaan Gus Dur.
Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1444 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional Presiden Republik Indonesia, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk lebih menunjang keberhasilan Kabinet Persatuan Nasional, khususnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari krisis yang terjadi beberapa tahun terakhir.
Saat itu, pemerintah memandang perlu menghimpun kemampuan para ahli dalam berbagai bidang ekonomi untuk memberi nasihat kepada Presiden mengenai kebijakan ekonomi berdasarkan amanat garis-garis Besar Haluan Negara.
Gus Dur menunjuk ekonom senior Profesor Emil Salim, yang kini sudah wafat, sebagai Ketua DEN. Dalam wawancara khusus Majalah Tempo yang terbit tahun 1999, Emil menyampaikan tugasnya menjadi Ketua DEN yaitu memberikan nasihat kepada presiden, yang saat itu diemban oleh Gus Dur.
"Seperti kita ketahui, kabinet kali ini merupakan hasil koalisi politik. Itu sebabnya Gus Dur memerlukan second opinion. Tapi tidak sampai pada perhitungan detil karena kami bukan pemerintah," ujar Emil.
Skala Prioritas DEN 1999
Saat itu, Emil bersama sekitar 12 ekonom yang tergabung dalam DEN memprioritaskan upaya Indonesia agar segera keluar dari lubang krisis. Sebab, kata Emil saat itu, laju pertumbuhan ekonomi minus 13 persen, dan di tahun 1999 hanya 0 persen.
Beberapa upaya prioritas yang disampaikan DEN kepada presiden yaitu penciptaan lapangan kerja, pembenahan perbankan agar sector riil bisa bangkit kembali, dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak.
"Untuk itu, semua megaproyek harus ditunda karena negara butuh dana rehabilitasi dalam jumlah bessar," kata Emil.
Setidaknya, kata Emil, dalam Waktu dua tahun yang artinya di tahun 2001, Indonesia sudah kembali bangkit dan siap menghadapi Kawasan Perdagangan Bebas Asia di tahun 2003.