Sebut banyak lapangan pekerjaan, pemerintah dinilai pepesan kosong

"Sampai detik ini pemerintah masih bersikukuh data PHK tidak terbukti," ujar Hilman.

Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri mengatakan saat ini pemerintah masih memiliki 184.000 lapangan pekerjaan, dimana dari jumlah tersebut baru terealisasi sebesar 21.000 pekerja. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di beberapa perusahaan besar.

Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, Hilman Firmansyah mengatakan pemerintah hanya memberi 'pepesan kosong' kepada masyarakat.

"Sampai detik ini pemerintah masih bersikukuh data PHK tidak terbukti," ujar Hilman di Jakarta, Minggu (14/2).

Lebih lanjut, Hilman menegaskan maraknya PHK yang terjadi bukan karena buruh menuntut kenaikan gaji, melainkan karena daya beli masyarakat yang berkurang.

"Ya anda bisa bayangkan kami bersama (Presiden KSPI) Said Iqbal langsung datang ke pabrik Toshiba di Cikarang, direkturnya sendiri bilang kalau mereka hengkang dan mem-PHK pekerjanya bukan karena permintaan upah yang tinggi melainkan karena daya beli masyarakat yang rendah," jelas dia.

Selain itu, kata dia, kenaikan kebijakan upah yang hanya sebesar 15 persen dinilai menjadi biang keladi penurunan daya beli masyarakat tersebut.

"Anda bisa bayangkan untuk kebijakan UMP kemarin yang hanya naik 15-20 persen tidak bisa menutupi kebutuhan buruh. Perusahaan Jepang yang berbasis elektronik yang kemarin PHK sebagian besar karyawan karena tidak ada daya beli masyarakat. Mereka memproduksi tidak ada daya beli," pungkas dia.