Sebanyak 5,8 Juta Warga Luar Jabodetabek Sudah Terima BLT dari Pemerintah
Dari total penerima tersebut, sebanyak 2,7 juta KPM disalurkan melalui Himbara, kemudian sisanya 3,8 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sehingga total realisasi anggaran sementara sudah disalurkan mencapai Rp3,5 triliun.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat distribusi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sampai dengan saat ini sudah mencapai 5,8 juta keluarga. Angka ini sudah melewati setengah dari total target 9 juta Keluarga Penerima Manfaat.
Adapun penerima BLT dikhususkan bagi masyarakat rentan di luar wilayah Jabodetabek yang terdampak wabah virus corona atau Covid-19
"Dan sampai sekarang pemerintah sudah alokasikan untuk bantuan sosial tunai non Jabodetabek 5 juta KPM melalui Himbara dan PT Pos Indonesia," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani dalam konferensi pers dari Graha BNP, Jakarta, Jumat (15/5).
Adapun dari total penerima tersebut, sebanyak 2,7 juta KPM disalurkan melalui Himbara, kemudian sisanya 3,8 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sehingga total realisasi anggaran sementara sudah disalurkan mencapai Rp3,5 triliun.
Dia menambahkan, dari total target penerima BLT yaitu 9 juta kepala keluarga, baru ada sekitar 7,86 juta KPM yang datanya valid. Sementara itu sisanya sekitar 1,04 masih dalam proses pemulihan atau verifikasi.
Dia pun menyadari masih banyak kendala dalam penyaluran bansos, di antaranya masih menunggu usulan data yang valid dan susahnya kondisi terkait mekanisme penyaluran di lapangan karena mempertimbangkan kondisi Covid-19.
BLT Dana Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) memperbolehkan bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari dana desa disalurkan secara langsung. Kompensasi ini diberikan kepada desa-desa dengan kondisi dan keadaan tertentu saja.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDRT, Moh Fachri, mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 penyaluran BLT dari dana desa dilakukan dengan metode non tunai. Namun, banyak daerah yang meminta agar penyaluran diberikan secara cara manual.
Dia memahami, ada beberapa daerah secara geografis mungkin agak sulit untuk mengakses perbankan. Kemudian karena kondisi lainnya juga suatu daerah sulit masyarakatnya untuk membuka rekening di perbankan. Sehingga mau tidak mau, beberapa daerah yang tidak terjangkau akses perbankan, BLT dana desanya dimungkinkan untuk disalurkan secara manual.
"Permintaan daerah tersebut direspon oleh Kementerian Desa dengan membolehkan bagi desa desa dengan kondisi tertentu untuk menyalurkan bantuan langsung tunai dengan cara tunai dari pintu ke pintu," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (14/5).
Meski begitu, dirinya tetap memberikan catatan agar penyaluran BLT dana desa patuh protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mulai dari menggunakan masker, hingga mengatur jarak sedemikian rupa.
"Ini gunanya untuk menghindari kerumunan pada saat yang sama kemudian apabila hal tersebut juga tidak memungkinkan maka, dikumpulkan di dalam tempat yang telah ditentukan tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan menggunakan masker dan berjarak," tandas dia.
(mdk/idr)