Saling tengkar soal alasan Premium batal naik, anggota Gerindra tinggalkan rapat
Atas perdebatan panjang tersebut, kemudian pemimpin rapat menskors rapat tersebut. Setelah rapat dibuka, perdebatan antar anggota dewan yang hadir kembali terjadi, akhirnya rapat diputuskan tertutup. Atas keputusan ini, membuat anggota Komisi VII Fraksi Gerindra yang hadir memutuskan walk out dari rapat.
Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra keluar dari rapat (walk out), setelah berdebat panjang membahas pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah. Rapat kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dijadwalkan Rabu (24/10) Pukul 14.00, dimulai Pukul 14.38.
Pimpinan rapat Ridwan Hisjam dari Fraksi Golkar membuka rapat, dengan pembahasan awal mengenai keputusan kenaikan harga Premium, yang dalam hitungan menit dibatalkan pemerintah pada Rabu (10/10). "Menteri ESDM mengumumkan kenaikan harga BBM Premium di sela pertamuan IMF, namun 4.55 menit kemudian dibatalkan. Hal ini menimbulkan tanda tanya," kata Ridwan, di ruangan rapat Komisi VII, Gedung DPR, Jakarta.
Dia pun meminta penjelasan Menteri ESDM Ignasius Jonan, untuk menjelaskan keputusan tersebut. "Untuk itu kami serahkan ke Menteri ESDM untuk menjelaskan," tuturnya.
Belum sempat Menteri Jonan memberikan penjelasan, Anggota Komisi VII Fraksi PDIP Adian Napitupulu meminta agar penjelasan Kementerian ESDM mengenai pembatalan kenaikan harga Premium tidak dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan lain mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL). Alasannya, keputusan tersebut tidak berdampak pada kerugian ekonomi.
"Kalau penjelasan tidak jadi naik BBM urgensinya apa? Karena tidak ada unsur kerugian ekonomi, kalau tidak ada kenapa buang waktu untuk itu," ungkapnya.
Ungkapan Adian kemudian ditanggapi Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Muhammad Nasir. Dia beranggapan pembatalan kenaikan harga Premium berdampak pada antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM dan menciptakan penimbunan.
"Dampak dari pengumuman kenaikan ini, dampaknya besar terjadi antrean signifikan di daerah karena terjadi penimbunan premium dan terjadi kelangkaan juga," tuturnya.
Adian pun kembali menyampaikan pendapatnya, "Rapat itu ada urgensinya, kalau menimbulkan dampak, dampak apa? Kalau dibilang rakyat resah diwujudkan dalam bentuk apa? Lebih baik dilanjutkan saja dari pada membuang waktu," tegasnya.
Sedangkan Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Kardaya Warnika berpendapat, Kementerian ESDM harus tetap memberikan penjelasan pembatalan kenaikan harga Premium, meski tidak ada dampaknya pada kerugian.
"Karena sudah memutuskan dalam rapat internal ada rapat kita teruskan. Kalau ditanyakan apa urgensinya atau apa dampaknya boleh saja tidak ada dampak, tapi bagi saya dampak sangat besar karena BBM menyangkut hajat hidup orang banyak," paparnya.
Atas perdebatan panjang tersebut, kemudian pemimpin rapat menskors rapat tersebut. Setelah rapat dibuka, perdebatan antar anggota dewan yang hadir kembali terjadi, akhirnya rapat diputuskan tertutup. Atas keputusan ini, membuat anggota Komisi VII Fraksi Gerindra yang hadir yaitu Kardaya, Ramson Sigian dan Bambang Haryadi memutuskan walk out dari rapat tersebut.
"Karena rakayat berhak mendapat informasi, karena rapat tertutup kami tidak ikut rapat kami walk out. Kita butuh penjelasan dari menteri penjelasan dari pemerintah rakyat perlu tahu. Rapat kerja itu harus terbuka. Baru kali ini ada rapat kerja tertutup," kata Ramson, sambil meninggalkan ruang rapat.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
Baca juga:
Situasi ekonomi jadi alasan ditundanya kenaikan harga premium
Ini kata Menko Luhut soal harga premium tak jadi naik
Menko Luhut: Kenaikan BBM ditunda karena beratkan rakyat kecil
Terkait kenaikan BBM, Caleg PSI ini sebut anggota DPR kurang bermanfaat
Alasan Presiden Jokowi batal naikkan harga premium
Ekonom sebut buruknya koordinasi pemerintah soal harga premium pengaruhi investor
Tunda kenaikan harga BBM, Jokowi dinilai pentingkan rakyat miskin