Rp 16 T anggaran subsidi BBM dialihkan buat swasembada pangan

Target waktu yang harus dipenuhi untuk swasembada pangan hanya tiga tahun.

November 2014, pemerintah memutuskan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Alasannya, dana subsidi terlalu banyak dihambur-hamburkan untuk sektor konsumtif, bukan sektor produktif. Saat itu, pemerintah yakin mampu menghemat anggaran hingga Rp 120 triliun, untuk kemudian dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif.

Salah satunya sektor pertanian, untuk mendukung ambisi Presiden Joko Widodo mewujudkan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun kepemimpinannya.

"Seriusnya bapak presiden perhatian ke swasembada pangan. Beliau memberikan arahan, bahkan menginstruksikan ke Kementan untuk akselerasi. Kementan akan menganggarkan Rp 16,9 triliun, tambahan negara. Dan itu bentuk pengalihan subsidi BBM dari yang tidak produktif menjadi produktif," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat konferensi pers Rapim TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, (8/1).

Amran mengatakan, target waktu yang harus dipenuhi untuk swasembada pangan hanya tiga tahun. Karena itu pihaknya mengaku terus menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan. Tidak terkecuali dengan TNI Angkatan Darat.

Diakuinya, pembinaan yang dilakukan Babinsa terbukti meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan kerja sama ini Amran yakin bisa memenuhi target swasembada pangan.

"Jadi ada yang dilakukan oleh Babinsa di Sulawesi Selatan. Pembinaan di 2.400 hektar lahan. Dari produktivitas 6 ton menjadi 9 ton. Ada kenaikan 3 ton. Kalau ini, binaan sampai 2 juta hektar, dikali 3 ton, itu 6 juta. Sudah masuk swasembada," ujarnya.

Sementara, Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pihaknya akan menyebarkan keberhasilan Babinsa Bone ke seluruh Kodam se-Indonesia.

"Karena sangat penting sekali. Tidak mungkin ketahanan nasional, tanpa ketahanan pangan, tanpa swasembada pangan. Sangat berbahaya apabila negara kita jadi negara industri," ujar dia.