RNI Ajukan Impor Gula 250.000 Ton Jelang Lebaran 2020
Saat ini, pihaknya masih menunggu izin dari pemerintah lewat rapat koordinasi terbatas. Setelah direstui, nantinya izin akan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.
Direktur Utama BUMN bidang agroindustri dan farmasi, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Eko Taufik Wibowo mengajukan impor gula sebanyak 250 ribu ton. Pengajuan impor ini dilakukan untuk mempersiapkan stok jelang puasa dan Lebaran 2020.
"Kita ajukan impor sekitar 250 ribu ton. Di pasaran itu bukan nggak ada ya, tapi memang agak langka," ujar Eko di Kementerian BUMN, Jumat (6/3).
Saat ini, pihaknya masih menunggu izin dari pemerintah lewat rapat koordinasi terbatas. Setelah direstui, nantinya izin akan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Diharapkan, impor gula tersebut bisa masuk ke Indonesia di awal April 2020 untuk mengantisipasi gejolak harga.
"Karena ini persiapan Lebaran ya, perlu konsolidasi untuk re-mapping kebutuhan gula. Biasanya puasa juga ada gejolak permintaan tinggi, makanya kita antisipasi," kata Eko.
Eko juga menanggapi kemungkinan gula diimpor dari India karena ada kepentingan antar negara.
"Ini saya dengar dari India, karena ada kepentingan pertukaran. Kita juga bergantung di sawit dan lain-lain. Kualitas gula India tidak ada masalah," kata Eko.
Petani Tebu Tak Setuju Usulan Impor Gula Konsumsi
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menolak usulan impor gula. Hal tersebut dinilai menjadi ancaman bagi gula produksi petani tebu lokal.
Seperti diketahui, usulan impor gula berasal dari Perum Bulog sebesar 200 ribu ton. Selain itu juga dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengusulkan impor gula pasir konsumsi atau Gula Kristal Putih (GKP) sebesar 130 ribu ton.
Ketua Umum Dewan Pimpinan APTRI, Soemitro Samadikoen menyatakan, kebijakan impor gula akan mengancam penjualan gula petani. Dengan adanya impor, harga gula petani lokal akan jatuh.
Terlebih, sebentar lagi akan memasuki musim giling tebu 2020. Pada Maret ini, akan ada proses giling di Sumatera Utara dan April di Lampung serta pada Mei di jawa dan Sulawesi Selatan.
"Jadi tidak mungkin petani menikmati kenaikan harga jika pasarnya dibanjiri gula impor. Kebijakan kita tidak fokus pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani," kata dia di Jakarta, Kamis (5/3).
Menurut Soemitro, impor gula baru bisa diajukan jika terjadi kondisi tertentu. Pertama, adanya kelangkaan. Kedua, jika terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi. Dan ketiga untuk bufferstock.
"Ketiganya tidak terjadi saat ini. Impor itu jangan untuk cari untung. Tapi untuk mengatasi persoalan tersebut," ungkap dia.
(mdk/idr)