Rencana Impor Beras Untungkan Pelaku Usaha Perdagangan
Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad menyebut, polemik rencana izin impor sebanyak 1 juta ton yang terjadi sekarang ini, dimanfaatkan oleh pedagang dan pelaku usaha pengangkutan. Hal ini tercermin dari data margin perdagangan dan pengangkutan yang dikeluarkan oleh BPS.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menyebut, polemik rencana izin impor sebanyak 1 juta ton yang terjadi sekarang ini, dimanfaatkan oleh pedagang dan pelaku usaha pengangkutan. Hal ini tercermin dari data margin perdagangan dan pengangkutan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Karena mereka yang akan memanfaatkan situasi seperti ini petani dirugikan dan sebagainya," kata dia dalam diskusi Impor Beras Jadi atau Tidak?, Sabtu (20/3).
Dia mengatakan jika melihat dari kacamata ekonomi perberasan, margin perdagangan dan pengangkutan itu sekitar rata-rata 17 persen. Artinya bahwa ketika seseorang berbisnis beras, baik pedagang dan sebagainya hanya bisa memanfaatkan secara maksimal 17 persen.
Akan tetapi beberapa daerah seperti di DKI Jakarta yang mengalami defisit margin perdagangan dan pengangkutannya bisa mencapai 17,67 persen. Hal itu tidak efisien, sebab baru bisa disebut efisien kalau misalnya di bawah 15 persen atau 16 persen margin perdagangan dan pengangkutannya.
"Di Jakarta ini di daerah yang memang defisit bisa begitu besar," imbuhnya.
Kemudian juga di Jawa Timur margin perdagangan dan pengangkutannya mencapai sekitar 34 persen. Artinya di daerah produsen khusus menjadi permainan.
"Artinya buah memang ini sangat apa dimanfaatkan oleh pelaku usaha pedagang dan pengangkutan," jelasnya.
Kritik Rencana Impor Beras, Mantan Mendag Rachmat Gobel Singgung Akurasi Data
Rencana pemerintah untuk mengimpor beras, terus memantik kontroversi. Mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel berharap, pemerintah tidak mudah mengimpor beras. Sebab, ia khawatir, ada pasokan data yang kurang valid terkait ketersediaan cadangan beras nasional saat ini.
"Setiap tahun, kita sering berselisih soal impor beras. Menurut saya, ini masalahnya pada data saja," ujar Rachmat, yang juga Wakil Ketua DPR saat menghadiri acara dengan sejumlah kelompok tani yang digelar di salah satu hotel berbintang di Jember, Jumat (19/3).
Rachmat berharap, pemerintah berani mengambil risiko dengan tidak langsung memutuskan membuka keran impor beras. Hal ini dilakukan demi memperkuat kapasitas petani dalam negeri agar tidak semakin terpuruk akibat impor beras.
"Dulu, ketika menjadi menteri perdagangan, saya ambil risiko. Tahan (tidak) impor beras dulu sambil berupaya menggenjot produksi beras dalam negeri," tutur Rachmat yang menjadi Mendag pada awal pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014.
Rachmat mendesak pemerintah lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan petani dalam negeri, daripada impor. "Karena pertanian, selain menyerap tenaga kerja yang besar, juga punya kontribusi fundamental terhadap perekonomian Indonesia," tutur politikus Partai NasDem ini.
Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa mengambil kebijakan yang menyeluruh untuk mengatasi akar masalah di sektor pertanian. Rachmat menilai, persoalan yang mendera petani di Indonesia masih terus berulang di aspek yang sama.
"Saat musim tanam, pupuk dan bibit langka. Kemudian saat panen tiba, harga justru jatuh. Ini harus diatasi dengan menyeluruh dan terintegrasi," pungkas salah satu pengendali grup bisnis National Gobel ini.
(mdk/bim)