Relokasi Warga Sekitar Depo Plumpang Tetap Dilakukan, BUMN: Urusan Pemprov DKI
Untuk zona penyangga akan dibuat sepanjang 50 meter untuk memastikan keselamatan pemukiman masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu untuk membuat buffer zone.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan relokasi warga sekitar Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Depo Plumpang akan tetap dilakukan untuk membuat buffer zone atau zona penyangga di kawasan tersebut.
Dia menjelaskan, untuk zona penyangga akan dibuat sepanjang 50 meter untuk memastikan keselamatan pemukiman masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu untuk membuat buffer zone.
"Yang utama adalah tidak kehilangan nyawa, maka mau tidak mau buffer zone-nya dibuat. Kalau buffer zone urusan Pemprov dong bukan urusan Pertamina. Kan bagi-bagi tugas," ujar Arya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (15/3).
Arya menambahkan, walaupun pemerintah tengah berencana untuk membangun Depo baru di area milik Pelindo, dia memastikan kegiatan di Depo Plumpang tetap akan berfungsi seperti biasanya.
"Kita kan cari solusi komprehensif dan tidak akan pindah tuh Pertamina, aset tidak akan pindah, nanti dikira aset Pertamina akan diduduki langsung? ya tidak lah, tetapi dipakai untuk lubricants bisa orang itu luas kok, bisa, Tapi kita minta ada buffer zone," tegasnya.
Lebih lanjut, Arya menyampaikan pembangunan Depo baru akan memakan waktu selama 3 hingga 4 tahun.
"Plumpang itu usia sudah di atas 50 tahun sudah wajar dievaluasi. Selama 3 sampai 4 tahun ini makan kita akan bikin buffer zone disana 50 meter," tutupnya.
(mdk/idr)