Rekaman percakapannya dengan Menteri Rini viral, ini penjelasan lengkap bos PLN

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan bahwa rekaman yang beredar di tengah masyarakat tidak utuh. Dia menduga ada pihak yang sengaja mempermainkan. Dia menambahkan akan membawa kasus penyadapan telepon antara dirinya dan Menteri BUMN RI Rini Soemarno ke ranah hukum.

2018-04-29 17:30:00

Rini Soemarno

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan bahwa rekaman yang beredar di tengah masyarakat tidak utuh. Dia menduga ada pihak yang sengaja mempermainkan.

"Coba dengarkan rekaman secara utuh. Jadi, itu bukan diskusi komisi, itu diskusi terkait dengan kepemilikan saham oleh PLN ketika melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta," katanya seperti dikutip dari Antara, kemarin.

Pada percakapan tersebut, kata dia, Menteri Rini menginginkan agar pada proyek regasifikasi yang digagas oleh Tokyo Gas, Mitsui dan Bumi Sarana Migas, PLN tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut dalam setiap bisnisnya. "Memang kami fokus pada program 35.000 megawatt, tetapi jangan potensi yang baik ditinggalkan," katanya.

Dia mengatakan bahwa istilah 'saya' yang dikatakan oleh Sofya pada percakapan tersebut, yaitu mewakili PLN. "Bu Rini mengatakan usahakan harus (ikut memiliki saham, red.) untuk kepentingan PLN. Saya bilang kan mereka (perusahaan swasta, red.) cuma 'ngasih' 7,5 persen," katanya.

Dia menambahkan akan membawa kasus penyadapan rekaman percakapan telepon antara dirinya dan Menteri BUMN RI Rini Soemarno ke ranah hukum.

"Merekam itu saja sudah salah, tidak ada kasus dan barang belum jadi. Mengedarkan juga salah. Jadi, tentunya akan ada konsekuensi hukum," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian BUMN RI Imam Apriyanto Putro mengatakan bahwa pada kerja sama tersebut yang menjadi objek adalah PLN sehingga sudah seharusnya PLN memperoleh pembagian saham.

"Tujuannya adalah untuk meminimalisasi 'cost' (produksi, red.). Ujungnya adalah untuk masyarakat agar lebih baik. BUMN sama siapa pun join maka BUMN yang diutamakan," katanya.

(mdk/bim)