Rawan diselewengkan, Fitra tolak dana aspirasi di RAPBN 2017

Dikhawatirkan, kasus suap Anggota DPR dari fraksi PDI-P, Damayanti terkait dana aspirasi akan terulang lagi.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak adanya usulan dana aspirasi yang diajukan dalam RAPBN 2017. Sebab, dana ini diberikan kepada DPR sendiri untuk menyelenggarakan suatu program tertentu, sehingga rawan untuk diselewengkan.

"Sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah menolak adanya dana aspirasi, namun DPR sekarang kembali perjuangkan adanya dana aspirasi, kita akan lakukan gugatan untuk menolak dana aspirasi ini," kata Manajer Advokasi Apung Widadi di Jakarta, Jumat (2/9).

Menurut Apung, DPR tidak memiliki pemikiran lebih lanjut karena mengusulkan adanya dana aspirasi di tengah kondisi keuangan negara yang mengalami defisit. Padahal, transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBN 2017 lebih besar dari anggaran kementerian, yakni sebesar Rp 760 triliun.

Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam mencurigai adanya kerja sama antara DPR dengan kementerian tertentu di balik usulan ini. Dia khawatir, kasus suap Anggota DPR dari fraksi PDI-P, Damayanti terkait dana aspirasi akan terulang lagi.

Dengan demikian, dia berharap agar dana aspirasi ini bisa dibatalkan. "Di RAPBN 2017 ada anggaran untuk dana aspirasi, apakah ini kerja sama antara DPR dengan kementerian-kementerian terkait," imbuhnya.