Rawan korupsi, Pertamina dinilai tak layak pimpin holding energi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menelusuri lebih jauh mengenai apa yang terjadi di Pertamina. Karena jika masih terjadi banyak kecurangan di perseroan, maka dipastikan Pertamina tidak layak jadi pemimpin holding BUMN energi.‎

2016-11-14 14:48:44

Pertamina

PT Pertamina (Persero) dinilai tak layak pimpin induk holding BUMN sektor migas. Sebab, perusahaan migas pelat merah ini disinyalir marak praktik korupsi.

Anggota BPK Achsanul Kosasih membenarkan tentang apa yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terkait Pertamina yang belum bebas dari praktik korupsi dan harus segera dibenahi.

"Memang benar apa yang dikatakan Menkeu Sri Mulyani. Pertamina harus bebenah diri. Terlepas dari dia mau jadi holding atau tidak, itu kewenangan pemerintah. Tapi dia harusnya bersih dari segala praktik pelanggaran. Kalau tidak, akan diragukan dan jangan harap jadi pemimpin holding," katanya di Jakarta, Senin (14/11).

Menurut Achsanul, proses holding haruslah ditunda. pemeriksaan harus terus dilakukan agar perusahaan tersebut bisa lebih sehat, sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya ke depan.

"Perihal apakah ada pelanggaran, ya itu pasti kami tidak akan tinggal diam. Karena temuan BPK sudah jelas bahwa Pertamina ini harus dibenahi, jangan ditunda," tegasnya.

Bahkan, katanya, temuan dari BPK sendiri soal Pertamina sudah disampaikan ke presiden dan DPR seperti misalnya soal bagaimana tentang pengelolaan supply chain agar dipercepat, tentang distribusi dan tentang hilir. ‎

"Kita sudah sampaikan ke presiden soal temuan di Pertamina dan dalam waktu dekat akan kami sampaikan secara luas. Bahkan di Pertamina, di anak-anak perusahaannya kita sudah periksa satu persatu, dan ini sedang berjalan. Pokoknya kita minta Pertamina harus perbaiki diri betul-betul," pungkasnya.

(mdk/sau)