Rakyat tertipu pepesan kosong tim anti mafia migas

Bubarkan Petral malah bikin mafia migas menggeliat di bisnis hulu maupun hilir migas.

Pembubaran anak usaha PT Pertamina (persero), PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dinilai bukan langkah tepat memperbaiki sektor energi nasional. Masalah utamanya terletak di lemahnya peran pemerintah dalam sektor migas.

Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng mengatakan peran negara kurang kuat sehingga kebijakan pemerintah menjadi celah mafia migas. Kewenangan pemerintah pun menjadi pintu masuk bagi para oknum mencari keuntungan di sektor energi.

"Ini menyebabkan kewenangan dalam lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan migas rawan tukar guling untuk memperkaya diri oknum atau kelompok tertentu," ujar dia dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Rabu (3/6).

Tidak hanya itu, dia menilai langkah yang diambil Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas‎ telah keliru dalam membubarkan Petral. Sehingga, mafia migas malah semakin menggeliat dalam liberalisasi migas dari hulu hingga ke hilir.

"Sekali lagi rakyat tertipu dengan pepesan kosong Tim Anti Mafia Migas," katanya.

Salamuddin menuding mafia migas identik dengan penguasa. Baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

"Dalam sistem yang berlangsung sekarang sangat tidak mungkin presiden, Menko Perekonomian, Menteri ESDM, SKK Migas, BUMN migas dan pemda tidak menjadi mafia atau menjadi antek mafia migas," katanya.