Rachmat Gobel evaluasi kebijakan perdagangan yang rugikan RI

Program kementerian perdagangan era SBY dikaji ulang sebelum diputuskan mana yang perlu dilanjutkan.

Sebelum melanjutkan program yang telah dirintis pendahulunya di kementerian Perdagangan, Rahmat Gobel berencana mengevaluasi terlebih dulu program era pemerintahan SBY.

"Semua kita lanjutkan, tapi kita akan evaluasi semuanya. Misalnya perundingan yang sudah ada, mana yang menguntungkan mana yang merugikan, kita coba lihat bukan berarti kita melanggar," ujar dia usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/10).

Selain itu, Rachmat juga bakal menganalisa kemampuan suplai industri dalam negeri. Sehingga, kata dia, dari kebijakan akan terlihat mana komoditas yang diimpor dan mana yang tak perlu diimpor.

"Justru saya akan mengevaluasi bagaimana kemampuan suplai industri dalam negeri, kalau sudah tahu baru kita ambil kebijakan, apakah impor atau bagaimana," ucapnya.

Tidak hanya itu, mantan bos Panasonic Indonesia itu juga akan mengkaji ulang kebijakan sistem laboratorium Standar Nasional Indonesia (SNI). Rachmat menginginkan laboratorium tersebut memakai laboratorium dalam negeri bukan luar negeri.

"Kita mengevaluasi sistem standarisasi nasional kita (SNI) karena ada SNI yang menggunakan laboratorium luar negeri bukan dalam negeri," jelasnya.

Dia menilai sistem laboratorium dalam negeri harus lebih diperkuat lagi dan memberikan fasilitas perlindungan kepada konsumen dalam negeri. Untuk itu, dia ngotot bakal evaluasi kebijakan tersebut.

"Kemudian memperkuat dan melindungi pasar domestik melihat mengevaluasi SNI kita, semuanya kita evaluasi, cara-caranya," kata dia.

Rahmat juga berencana memetakan sistem koordinasi dan konsolidasi Kementerian Perdagangan dan kementerian lainnya. "Supaya tidak ada birokrasi yang berkepanjangan," tutupnya.