Putus rantai pasokan, pemerintah minta PT Pos bantu logistik pangan

Rantai pasok yang menjadi faktor gejolak harga pangan bisa terputus dan harga kembali stabil.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat atas produk pertanian, sebab naik turunnya harga pangan tergantung kondisi pasar. Bahkan, meski harga naik atau turun yang menikmati keuntungan adalah pihak pedagang.

Untuk itu, pemerintah menyediakan perdagangan elektronik atau e-commerce yang nantinya akan dikelola oleh kementerian dan lembaga (K/L). Sehingga, rantai pasok yang menjadi faktor gejolak harga pangan bisa terputus dan harga kembali stabil.

"Bagaimana petani dapat info harga di pasar bagaimana kami beri e-commerce. Sudah ada aplikasi yang dikembangkan apakah itu BI, BUMN, atau K/L sudah dikembangkan aplikasi seperti ini yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Tetapi belum maksimal dimanfaatkan petani. Ini kami akan coba," kata Lukita di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/3).

Selain itu, pemerintah juga akan menugaskan PT Pos Indonesia untuk mendorong distribusi hasil panen. Sehingga, konsumen bisa mendapatkan komoditi pangan langsung dari petani.

"Kalau bicara e-commerce maka perlu ada jasa kurir. Kami coba dorong jasa kurir apakah BUMN itu PT. POS bisa berkembang jaringan lebih luas, terintegrasi sehingga hasil-hasil produksi petani-petani ini bisa dengan mudah didistribusikan ke tempat yang membutuhkan," kata dia.

Dengan adanya langkah ini, maka biaya untuk pedagang perantara akan hilang, dan konsumen akan mendapat harga yang murah.

"Karena margin yang pedagang perantara tidak ada. Jadi situasi tergantung harga komoditas saat dilakukan transkasi model e-commerce itu. Nanti akan didemokan disana. Tujuannya bukan hanya inflasi, yang paling penting pangkas distribusi. Si aplikasi dapat margin tapi tidak sebesar tengkulak," pungkas dia.