PUPR: Fasilitas publik Lombok akan berfungsi kembali Desember 2018
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera membangun rumah untuk para korban gempa Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejauh ini, laporan yang telah masuk ke Kementerian PUPR, ada sekitar belasan ribu bangunan yang teridentifikasi untuk dilakukan penataan kembali.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera membangun rumah untuk para korban gempa Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejauh ini, laporan yang telah masuk ke Kementerian PUPR, ada sekitar belasan ribu bangunan yang teridentifikasi untuk dilakukan penataan kembali.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danish H Sumadilaga mengatakan, pada prosesnya pembangunan ini akan dibagi menjadi dua klasifikasi. Pertama, menyangkut dengan fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar dan lain sebagiannya. Kedua, berkaitan dengan rumah masyarakat.
"Jadi menargetkan untuk perbaikan rumah itu sebetulnya fasilitas publik sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres), fasilitas publik itu agar berfungsi kembali supaya anak bisa sekolah sampai dengan Desember 2018," kata Danish dalam diskusi Forum Merdeka Barat, dengan tema Konstruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lombok 2018, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (27/8).
Denish menambahkan, untuk pembangunan rumah masyarakat sendiri, baru akan dimulai pada November 2018, dan diperkirakan akan selesai dalam waktu enam bulan kedepan.
Masyarakat juga akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai. Uang tersebut, diberikan pemerintah untuk membiayai proses pembangunan rumah kembali. Adapun besaran pembiayaan tersebut dikelompokan berdasarkan tingkat kerusakannya.
"Masyarakat akan mendapat bantuan uang untuk yang rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta. Pemerintah berpesan agar uang itu difungsikan untuk mebiayai membangun rumah kembali agar lebih baik," sebutnya.
Dalam prosesnya, Kementerian PUPR sendiri, akan menjadi fasilitator dan mendampingi masyarakat dalam pembangunan rumah tersebut. "Untuk itu, kita harus menjaga bangunan yang kita bangun kembali ini lebih baik dan juga tahan gempa. Sehingga Kementerian PU mendampingi tersebut agar masayrkaat membangun itu dengan lebih baik agar mengantisipasi lebih baik," pungkasnya.
Baca juga:
Proyek rel ganda Bogor - Sukabumi masih terkendala masalah lahan
Agustus 2018, Wika kantongi kontrak baru Rp 23,45 triliun
Pemerintah segera bangun LRT Cibubur-Bogor
Menhub Budi kebut pembangunan jalur ganda Bogor-Sukabumi
Menteri Basuki: Pembangunan infrastruktur demi pemerataan dan keadilan
5 Fakta di balik kasus suap PLTU Riau-1, termasuk nasib iklim investasi RI