LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Punya potensi daya saing, Wilayah Bekasi Cikarang dikaji jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Pemerintah memulai kajian untuk menerapkan wilayah Bekasi Cikarang sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan investasi asing di kawasan industri.

2017-11-05 10:25:07
Ekonomi Indonesia
Advertisement

Pemerintah memulai kajian untuk menerapkan wilayah Bekasi Cikarang sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan investasi asing di kawasan industri.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, perlu adanya peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Karenanya perlu satu visi guna menjembatani arahan Presiden, karenanya kita sedang mengkaji agar kawasan Bekasi Cikarang ini statusnya meningkat dari areal industri menjadi kawasan ekonomi khusus agar semua terintegrasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya, Minggu (5/11).

Menurutnya, rencana membentuk kawasan ekonomi khusus di Bekasi Cikarang guna membantu memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegrasi antara Jakarta dengan Jawa Barat melalui sejumlah fasilitas infrastruktur yang tengah dibangun pemerintah, yaitu bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Adanya integrasi Jakarta dan Jawa Barat melalui kawasan Cikarang Bekasi, diyakini dapat mengurangi kepadatan penduduk dalam suatu kota besar, misalnya kepadatan di ibukota Jakarta. KEK terbagi dalam beberapa zona, di antaranya pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lain.

"Khusus wilayah Bekasi Cikarang, saat ini yang sektor yang mendominasi adalah otomotif, tekstil, makanan dan pengembangan teknologi," katanya.

Luhut memastikan tak ada insentif fiskal bagi proyek swasta yang nantinya masuk KEK. Pemerintah hanya memberikan kemudahan perizinan. "Saya ulangi, tidak ada insentif fiskal, mereka, pengusaha hanya minta kemudahan izin dan kami pastikan soal perizinan tidak akan sulit,"tegas Luhut.

Advertisement

Baca juga:
Penjelasan lengkap Wamen Arcandra soal peluang nuklir jadi tenaga pembangkit listrik
Program padat karya Presiden Jokowi fokus pada desa di 100 kabupaten
Penggunaan robot semakin luas, pemerintah kaji dampak pada tenaga kerja manusia
KemenPU-PR punya proyek jenis padat karya Rp 11,2 T bangun desa
Cerita Pertamina wujudkan BBM satu harga, termasuk kirim ke daerah rawan di Sulawesi
AKR Corporindo bangun 5 titik penyaluran BBM satu harga hingga akhir 2017

(mdk/sau)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.