PTPN III bakal tutup sejumlah pabrik gula tak efisien

Direktur Management Operasi dan Pengembangan PTPN III, Erwan Pelawi mengatakan, kebijakan revitalisasi pabrik gula ini akan direalisasikan dengan menutup pabrik yang tidak efisien.

2017-11-14 18:41:27

PTPN

Holding Perkebunan Nusantara atau yang lebih dikenal dengan PTPN III (Persero) berencana melakukan revitalisasi pabrik gula. Langkah ini sebagai upaya efisiensi dan menekan Harga Pokok Produksi (HPP) gula.

Direktur Management Operasi dan Pengembangan PTPN III, Erwan Pelawi mengatakan, kebijakan revitalisasi pabrik gula ini akan direalisasikan dengan menutup pabrik yang tidak efisien.

"Teknologi sudah lama, mesin sudah lama, jadi lebih baik kami tutup," ungkapnya dalam Konferensi Pers di Restoran Kembamg Goela, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).

Penutupan pabrik gula dipastikan tidak akan mengganggu kapasitas produksi, melainkan justru akan meningkat. Sebab, pihaknya akan membangun kembali pabrik dengan kapasitas produksi yang lebih besar. "Misalnya 3 pabrik cuma produksi 5.000 TCG (ton tebu per hari). Kami bangun satu dekat sini dengan efisiensi dan teknologi yang lebih tinggi (bisa produksi) 6.000 TCG," jelas dia.

Meski demikian, dia memastikan bahwa pabrik yang sudah ada tidak akan ditutup sebelum pabrik yang baru dibangun dan siap beroperasi. Program revitalisasi pabrik gula ini akan dilakukan secara bertahap dengan kurun waktu yang lebih panjang.

"Ini (Pabrik baru) jadi dulu baru (yang lama) ditutup. Jadi itu bisa sampai 3 sampai 4 tahun ke depan. Karena bangun pabrik itu bisa sampai 1,5 tahun. Dia mungkin normal pada tahun ke dua lah. Jadi kalau sekarang 2017, 2019 baru itu ditutup. Jadi bukan besok tutup."

Selain itu, kebijakan revitalisasi pabrik ini juga dipastikan tidak akan merugikan petani. Sebab, yang berubah hanya jumlah pabrik, sedangkan kapasitas produksi malah ditingkatkan.

"Perlu ditekankan, bukan berarti petani tidak bisa menjual tebunya. Dan soal lokasi, kita akan bangun per lokasi jadi tidak mungkin tutup di Jawa Timur dibuka di Sumatera Utara. Itu tidak menyelesaikan persoalan," tandas Erwan.

(mdk/idr)