Proyek terkendala lahan, JK minta rakyat tak semena-mena minta harga

Di sisi lain, rakyat juga harus diberi harga terbaik untuk lahan akan dipakai proyek infrastruktur pemerintah.

Sudah bukan rahasia jika banyak pembangunan infrastruktur di Tanah Air jalan di tempat lantaran terbentur persoalan pembebasan lahan. Jika ditelusuri, simpul masalahnya terletak pada harga ditawarkan tak menguntungkan warga pemilik lahan.

Maka itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, penetapan harga berpihak pada kepentingan masyarakat menjadi kunci percepatan pembebasan lahan.

"Sering kami berdebat, susah karena lahan," kata JK saat Musyawarah Nasional Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI), Jakarta, Kamis (12/3).

Dia mencontohkan proyek PLTU Batang, Jawa Tengah, terpaksa mandek lantaran pembebasan lahannya butuh waktu hingga dua tahun. Sebab, biaya pembebasan lahan proyek pembangkit listrik berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW) itu hanya kurang dari 0,5 persen dari total investasi.

"Jangan pelit terhadap rakyat. Contoh Batang, investasi Rp 40 triliun, hanya Rp 200 miliar untuk harga tanah, 'berkelahi' dua tahun."

Seharusnya, kata JK, panitia pembebasan lahan berani memberikan harga 2-3 kali lipat di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

"Bilang jaksa jangan ditangkap kalau berikan 2-3 kali NJOP. Karena itu tidak menyengsarakan rakyat," kata dia. "Rakyat harus dikasih harga yang baik untuk tanah yang dipakai. Tapi rakyat jangan semena-mena juga harga seharusnya Rp 100 ribu minta Rp 3 juta."

Di sisi lain, birokrasi berbelit-belit juga dinilai memperlambat pembebasan lahan. Makanya, menurut JK, swasta terkadang lebih mudah membebaskan lahan ketimbang pemerintah.

"Kalau pemerintah kan mesti rapat-rapat-rapat. Makin banyak rapat makin susah didapat."