Proyek kereta cepat bermasalah, DPR minta Jokowi pecat Rini Soemarno

"Menteri menteri yang bersangkutan harus ditegur dan dipecat," ucap Fahri Hamzah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai terlalu terburu-buru meresmikan pembangunan proyek kereta api cepat (KAC) Jakarta-Bandung pada 21 Januari lalu.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melihat, proyek kereta cepat masih bermasalah dari berbagai sisi. Mulai dari perizinan yang belum dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan hingga belum bebasnya 600 hektar lahan.

Tak hanya itu, proyek kerta cepat awalnya tidak melibatkan jaminan pemerintah, namun tiba-tiba China menuntut jaminan dari pemerintah.

"Biaya mahal, merusak lahan, dan bahaya tanah longsor, dan lain-lain seolah tidak masalah, asal Jokowi sudah tertulis dalam lembaran sejarah sebagai presiden pertama yang meletakkan batu pertama high speed train dalam sejarah pembangunan bangsa," ucap Fahri di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).

Atas kisruh proyek tersebut, Fahri mendesak Presiden Joko Widodo untuk menegur bahkan memecat Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Menteri menteri yang bersangkutan harus ditegur dan dipecat. Ini tugas krusial Jokowi saat ini untuk menegur mereka. Pekerja kecil langsung dipecat, tapi pejabat negara?" tegas Fahri.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu meminta pemerintah tidak ragu membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung karena proyek tersebut terbukti bermasalah. Pemerintah tidak boleh terpaku dengan pengerjaan proyek itu, meskipun Jokowi sudah mencanangkan pembangunannya.

"Bangunlah infrastruktur untuk daerah-daerah yang belum memiliki jalan setapak pun. Bangunlah jembatan-jembatan penyeberangan sungai supaya anak kita jangan lagi naik perahu atau menggantung di tali jembatan hanya untuk pergi ke sekolah," tutup Fahri.