Proses awal pemangkasan izin migas ditarget selesai Januari

Sulitnya mengurus izin eksplorasi disinyalir jadi penyebab target lifting pemerintah dalam APBN tak tercapai.

Proses pemangkasan perizinan eksplorasi minyak dan gas (migas) masih dijalankan pemerintah. Sesuai jadwal, seharusnya pemetaan masalah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi rampung akhir bulan ini.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar di Jakarta, Senin (20/1). Dia mengatakan pimpinan utama program pemangkasan izin ini adalah KemenPAN-RB. Sejauh ini, pihaknya belum memperoleh informasi terbaru soal pemetaan masalah itu.

"Saya sampai sekarang belum melihat petanya. Harapannya tentu jangan terlalu lama. Mereka seharusnya akhir bulan ini selesai," ujarnya.

Pemangkasan izin migas ini tak hanya di level kementerian/lembaga, melainkan hingga kabupaten/kota. Pemerintah mengakui perizinan operator blok migas tumpang tindih dan terlalu lama.

KemenPAN-RB dari informasi yang diperoleh Mahendra, meminta bantuan Badan Pengawas Kebijakan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit perizinan. Sehingga bisa ditemukan, titik pengurusan mana saja yang seharusnya dihapus.

BKPM berharap audit itu cepat selesai. Soalnya iklim investasi sektor hulu migas akan membaik ketika pemangkasan izin dilakukan. Sulitnya mengurus izin eksplorasi disinyalir jadi penyebab target lifting pemerintah dalam APBN tak tercapai.

Paket kebijakan ekonomi pemerintah tahun lalu mencantumkan pula proses reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pemangkasan perizinan.

"BPKP beberapa bulan ini melihat pelaksanaan izin migas. Kami masih menunggu," kata Mahendra.