Program sejuta rumah masih saja terkendala penyediaan lahan

Harga lahan untuk pembangunan rumah dan penyediaan infrastruktur masih sangat mahal.

Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Eddy Hussy mengaku masih menghadapi sejumlah masalah dan kendala dalam program pembangunan sejuta rumah murah. Salah satunya adalah masalah klasik yaitu ketersediaan lahan dan infrastruktur, yang menjadi kebutuhan utama dalam realisasi program Jokowi-JK tersebut.

Menurut Eddy, harga lahan untuk pembangunan rumah dan penyediaan infrastruktur masih sangat mahal. Padahal, rumah ini banyak difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan oleh pemerintah dipaketkan dengan rencana jalan-jalan induk kepada lahan baru sehingga menciptakan lahan baru yang harganya terjangkau oleh pembangunan MBR," kata Eddy dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) REI 2015 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (2/12).

Pihak Eddy sudah mengajukan beberapa poin ke pemerintah untuk menyukseskan program ini. Salah satunya adalah sinkronisasi regulasi dan birokrasi yang terkendali dan terlaksana sampai tingkat pelaksana.

"Meliputi penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pengendalian harga dan pembebasan tanah, penyederhanaan dan Pembebasan Biaya Perizinan untuk Rumah MBR, Waktu dan Biaya Sertifikasi, serta Regulasi yang Terintegrasi," imbuhnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan mengatakan masalah pembebasan lahan bisa diatasi jika ada komitmen antara pemerintah dengan pihak pengembang.

"Dengan dimudahkan pembebasan lahan mereka bisa mempercepat pembangunan rumah. Sehingga program Menteri PU-Pera bisa tercapai," katanya saat di wawancara terpisah.

Ferry menambahkan, ada kemungkinan untuk menambah lahan baru. Meski demikian, pihaknya tetap fokus dalam pembebasan lahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan program sejuta rumah.

"Pada saatnya nanti ada tapi kita jawab dulu kebutuhan mereka saat ini yang mendesak. Bahkan dalam konteks MBR dan sejuta rumah kami mengusulkan dibebaskan PBB-nya. Karena mereka sudah dapat rumah jadi sekalian, sehingga menjadi fasilitas untuk mereka," pungkasnya.