Pro kontra rencana Jokowi manfaatkan dana haji bangun infrastruktur

2017-07-30 08:00:00

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan dana haji dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Tanah Air. Saat ini, dana haji Indonesia mencapai Rp 80 triliun sampai Rp 93 triliun.

Presiden mengatakan pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur juga telah diterapkan oleh negara lain. "Taruh saja, misalnya di pembangunan jalan tol, aman. Tidak akan rugi. Karena jalan tol, tol tidak akan rugi. Dan untuk pembangunan pelabuhan," kata Presiden Jokowi dalam sambutan di acara peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah, Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7).

Menurut Presiden Jokowi, hal ini telah disampaikan olehnya ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru dilantiknya, Rabu (26/7) kemarin. Presiden Jokowi mencontohkan, Malaysia menaruh dana haji di industri perkebunan.

Namun, Presiden Jokowi tak ingin dana haji disimpan di industri perkebunan lantaran masih mungkin menimbulkan resiko bila terjadi kebakaran hutan. Sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan lebih aman dana haji disimpan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kalau (dana haji disimpan di) jalan tol, pelabuhan, airport, tidak akan ada ruginya. Dan, itu sudah saya sampaikan agar dana haji kita berikan peluang untuk dananya di taruh taruh yang enak-enak saja, yang enak-enak ditaruh, yang resiko jangan, karena ini dana umat, hati-hati," tukasnya.

Rencana Jokowi tersebut tak berjalan mulus. Ada yang mendukung, ada pula yang mengkritiknya. Berikut pro kontra rencana Jokowi manfaatkan dana haji untuk bangun infrastruktur.

Ditolak DPR

Pemerintah berencana menggunakan dana haji untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Mendengar adanya wacana tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menilai penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur kurang tepat.

"Ini pemerintah harus pertimbangkan masak-masak. Ini tidak tepat. Penggunaan dana haji itu difokuskan ke kegiatan keagamaan. Misalnya fasilitas-fasilitas maktab dan tenda disanakan (Mekkah) harus perlu diperbaiki," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/7).

Menurut politisi Partai Demokrat itu, sebaiknya dana haji itu digunakan untuk meningkatkan pelayanan haji dan umroh bagi masyarakat Indonesia. Seperti pembangunan hotel yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Ka'bah.

"Jadi, lebih bagus meningkatkan pelayanan haji dan umrah. Kalau punya hotel yang dekat dengan Ka'bah, nikmatnya. Sehingga hal-hal itu harus dilaksanakan. Kita harus bangun infrastruktur, tapi tidak harus pake dana kita sendiri, bisa dana BUMN, swasta, kerjasama Indonesia dan swasta dan asing, sesuai koridor," ucapnya.

Dana haji diinvestasikan bukan dibelanjakan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyinggung berita yang beredar tentang penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur. Menurutnya, kata 'penggunaan' tidaklah tepat karena hal tersebut membuat publik menjadi salah paham.

Bambang meluruskan, dana haji bukan 'digunakan' untuk pembiayaan infrastruktur melainkan 'diinvestasikan' untuk pembiayaan infrastruktur.

"Saya ingin meluruskan ada kesalahpahaman istilah penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Kata penggunaan ini kalau diartikan belanja atau spending, ada dana haji Rp 90 triliun dibelanjakan Rp 10 triliun untuk infrastruktur itu baru salah, karena itu tidak boleh. Tapi kalau penggunaan tadi itu diinterpretasikan bukan spending tapi investasi itu boleh," kata Bambang, dalam sebuah acara diskusi,di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (28/7).

"Dana haji milik orang yang berkeinginan (naik) haji. Tapi kalau penggunaan tadi itu dinterpretasikan bukan spending tapi investasi itu boleh. Jadi kalimat yang tepat adalah investasi dana haji di infrastruktur," lanjutnya.

Bambang menjelaskan, investasi dana haji untuk infrastruktur sama halnya dengan menyimpan dana haji di bank syariah. Dari pada dana tersebut mengendap, lebih baik diinvestasikan untuk hal yang produktif dan pemilik dana bisa menikmati hasilnya dengan cara menikmati layanan haji yang jauh lebih baik.

"Ini sebenarnya sama dengan investasi dana haji di bank syariah. Jadi enggak ada hubungannya dan berpengaruh dengan uang dari jemaah haji karena itu merupakan amanah. Tapi kalau mengandalkan di bank syariah return-nya kecil, kalau di infrastruktur itu lebih besar, jadi biar nanti return-nya untuk meningkatnya pelayanan kepada jamah haji," ujarnya.

"Dapat pelayanan maksimal dari sisi penginapan, transportasi di sana, segi kesehatan, makanan. Kita ingin calon haji mendapatkan pelayanan maksimal," pungkasnya.

Bisa bantu banyak orang

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tidak ada masalah dalam rencana penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, dengan dimanfaatkannya dana haji ini, maka pembangunan infrastruktur bisa memberikan nilai tambah.

"Saya belum baca, (tapi) selama itu dipakai dengan return yang lebih baik apa masalahnya," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (28/7).

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur tentunya akan meningkat dan pemerintah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain di bidang infrastruktur.

"Dana haji untuk infrastruktur malah membantu banyak orang lah," imbuhnya.

Ajak ulama bicara dana haji dipakai untuk infrastruktur

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak gegabah menginvestasikan dana haji untuk infrastruktur. Dana umat yang terkumpul dan digunakan untuk pembangunan harus dibicarakan dengan tokoh ulama.

"Saya sudah sampaikan, dana haji itu kalau pemerintah ingin menggunakan untuk yang lain diundang dulu MUI, diajak bicara kaya NU, Muhammadiyah, Tarbiyah dan lain-lainnya. Diajak bicara saja dulu," kata Zulkifli usai menghadiri Silaturahmi Keumatan dan Kebangsaan di Kampus Widyatama Bandung, Sabtu (29/7).

Keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur sempat disampaikan Jokowi usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7) lalu. Menurut kepala negara, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Jokowi berpandangan, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain seperti Malaysia.

"Jadi soal ini nanti keputusannya tergantung ulama-ulama," terangnya.

Dia menambahkan, dana masyarakat sendiri untuk kepentingan pembangun juga harus dipertimbangkan apa yang menjadi untung ruginya.

"Makannya nanti dibicarakan karena ini kan dananya umat, dana masyarakat. Jadi perwakilan umat itu ada MUI, Muhammadiyah, dan NU," ucap Ketua Umum PAN tersebut.

(mdk/sau)