Presidensi G20 2022, Indonesia Dorong Pemulihan Bersama Negara Dunia
Indonesia secara resmi akan menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022 setelah dilakukannya serah terima dari Italia kepada Indonesia. Serah terima tersebut dijadwalkan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) di Roma, Italia pada 30-31 Oktober 2021 mendatang.
Indonesia secara resmi akan menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022 setelah dilakukannya serah terima dari Italia kepada Indonesia. Serah terima tersebut dijadwalkan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) di Roma, Italia pada 30-31 Oktober 2021 mendatang.
Mewakili Pemerintah Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sebagai Presidensi G20, Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik. Indonesia akan memastikan semua negara dapat pulih bersama, dan berjalan menuju masa depan yang berkelanjutan.
"Indonesia akan mengusung tema recover together, recover stronger dalam Presidensi G20 di tahun depan," kata Menteri Sri Mulyani seperti dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Jakarta, Jumat (15/10).
Menteri Sri Mulyani mengungkapkan agar bisa pulih bersama, maka semua pihak harus sepakat untuk mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas. Termasuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
"Ini harus didukung oleh kepemimpinan global kolektif yang kuat serta lingkungan dan kemitraan yang memungkinkan," ungkap Menteri Sri Mulyani.
6 Agenda Prioritas
Jalur Keuangan (Finance Track) Presidensi Indonesia akan fokus pada enam agenda prioritas. Antara lain, exit strategy untuk mendukung pemulihan, upaya mengatasi luka dalam perekonomian untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. Lalu sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.
Selain itu, Indonesia akan melanjutkan diskusi 10 kebijakan isu seperti:
(1) Mengintegrasikan risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global;
(2) Penguatan Global Financial Safety Net (GFSN);
(3) Meningkatkan Arus Modal;
(4) Melanjutkan Inisiatif Kesenjangan Data (Data Gap Initiatives);
(5) Meningkatkan Reformasi Regulasi Sektor Keuangan;
(6) Memperkuat Kesinambungan Utang dan Transparansi Utang;
(7) Mempercepat agenda infrastruktur menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif;
(8) Memanfaatkan dukungan MDB;
(9) Memperkuat Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Respons Pandemi;
(10) Melanjutkan dukungan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah, seperti di kawasan Afrika.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Sri Mulyani juga menyampaikan Indonesia mengapresiasi capaian strategis Presidensi G20 Italia. Antara lain yaitu, dukungan G20 untuk negara-negara rentan yang terdampak pandemi , pembentukan Sustainable Finance Working Group (SFWG) yang menghasikanl peta jalan keuangan berkelanjutan G20.
Lalu pembentukan High Level Independent Panel (HLIP) tentang pembiayaan untuk kesiapsiagaan dan respons pandemi. Kemudian kesepakatan perpajakan digital dan Dialog Investor Infrastruktur G20.
"Semua pencapaian ini penting bagi komitmen G20 terhadap pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, inklusif, seimbang, dan tangguh. Italia menunjukkan bahwa G20 dapat berfungsi sebagai penjaga kepentingan ekonomi dan keuangan global seluruh negara termasuk negara berkembang," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)