Presiden Jokowi buka pintu pekerja asing jadi bos BUMN

Presiden Jokowi buka pintu pekerja asing jadi bos BUMN. Menurutnya, para pimpinan BUMN harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal. Presiden menyatakan Indonesia perlu belajar dari kemajuan perusahaan milik negara di Uni Emirat Arab (UEA).

2017-01-03 17:56:46

BUMN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ingin ada pekerja asing menjadi pimpinan di perusahaan negara. Menurutnya, para pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal.

"Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu," katanya seperti dikutip dari Antara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/1).

Presiden menyatakan Indonesia perlu belajar dari kemajuan perusahaan milik negara di Uni Emirat Arab (UEA). Perusahaan BUMN di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang Eropa, karena fakta menunjukkan orang-orang kulit putih sudah lama memahami dan menguasai dunia bisnis secara modern.

Namun sejak 1975, secara bertahap CEO perusahaan-perusahaan itu dipegang oleh orang-orang UEA yang belajar dari orang-orang asing tersebut atau yang telah belajar di luar negeri, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan milik negara mengalami kemajuan pesat.

"Saya mendapatkan penjelasan ini secara langsung dari Syeikh Muhammad di Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu," kata Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP.

Menurut Presiden, pola yang sama juga diterapkan di Singapura, bahkan sekolah-sekolah di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang asing, sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

"Jadi, intinya, bisa saja orang-orang bule untuk sementara memimpin dan mengelola beberapa perusahaan BUMN agar perusahaan-perusahaan itu mengalami kemajuan secara pesat, tapi kepemilikannya tetap. Perusahaan-perusahaan BUMN harus tetap milik negara," katanya.

Namun, Presiden Jokowi tetap memuji kemajuan yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan BUMN secara umum serta mendukung terwujudnya beberapa penggabungan usaha (holding) BUMN. Sebab, holding menjadi kunci untuk menjadikan BUMN lebih kuat dan lincah.

(mdk/bim)