Politikus Gerindra kritik target pertumbuhan 2018 tak sesuai RPJMN sebesar 7 persen

Anggota DPR Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Willgo Zainar, mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN 2018 terlampau rendah. Selain itu, target belanja yang telah ditetapkan juga tergolong jauh dari yang diperkirakan.

2017-10-25 17:11:03

Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Dalam rancangan tersebut pemerintah telah menetapkan target asumsi dasar dan target pembangunan yang harus dicapai pada 2018.

Anggota DPR Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Willgo Zainar, mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN 2018 terlampau rendah. Selain itu, target belanja yang telah ditetapkan juga tergolong jauh dari yang diperkirakan.

"Fraksi Gerindra tidak setuju RAPBN 2018, karena target belanja dan pertumbuhan ekonomi terlampau rendah," ujar Willgo di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (25/10).

Alasan lain fraksi Gerindra tidak setuju dengan keputusan RAPBN 2018 yakni pemerintah dinilai gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2015 sampai 2019 dengan rata-rata sebesar 7 persen. Di mana realitas maksimal hanya akan mencapai 5,25 persen.

"Pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2015-2019 dengan rata-rata sebesar 7 persen. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan, di mana realitas maksimal hanya akan mencapai 5,25 persen," jelasnya.

Hal lain yang membuat partai besutan Prabowo Subianto tersebut pesimistis adalah kondisi utang pemerintah yang diperkirakan hingga akhir 2017 sebesar Rp 4.000 triliun atau 29,4 persen dari PDB dinilai sangat berbahaya. "Jika APBN tergantung pada utang maka akan mengakibatkan pemerintah harus membuat utang baru karena Pemerintah tidak mampu meningkatkan pendapatan negara," tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Mucharam, mengatakan pihaknya setuju dengan target pemerintah namun harus memperhatikan beberapa hal yang menyangkut kepentingan masyarakat miskin salah satunya pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur contohnya. Kalau kita simak mekanisme pembebasan lahan itu jangan sampai pemerintah membeli lahan yang cukup mahal karena sudah dikuasai oleh para mafia tanah. Artinya tidak dinikmati oleh pemilik lahan awal seperti para petani," jelasnya.

Ecky juga mengatakan selama ini pemerintah hanya fokus membangun infrastruktur untuk kalangan masyarakat menengah keatas. Sementara kepentingan masyarakat kelas menengah ke bawah kurang mendapat perhatian pemerintah.

"Proyek infrastrukturnya juga harus proyek proyek yang benar benar langsung bermanfaat kepada masyarakat. Bukan proyek proyek seperti LRT dan Kereta cepat, itu akan dinikmati oleh masyarakat menengah keatas yang punya mobil. Lebih baik sebenarnya ke irigasi, bendungan yang memang menyentuh masyarakat miskin," tandasnya.

(mdk/bim)