PMN PLN dipangkas, ada desa yang tertunda nikmati listrik

Dalam RAPBN 2019 PMN untuk PLN diajukan sebesar Rp 10 triliun. Namun pengajuan tersebut ditolak DPR, menurut Andy alokasi PMN PLN diputuskan Rp 6,5 triliun.

2018-09-24 17:23:03

Kementerian ESDM

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2019, PMN untuk PLN diajukan sebesar Rp 10 triliun, dialokasikan untuk program listrik desa ‎Rp 8,5 triliun dan pembangunan transmisi serta Gardu Induk (GI) Rp 1,5 triliun.

"PMN 2019 alokasi Rp10 triliun, ini mengejar rasio elektrifikasi 99,9 persen 2019," kata Andy, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/9).

Namun pengajuan tersebut ditolak DPR, menurut Andy alokasi PMN PLN diputuskan Rp 6,5 triliun. Dampak dari penurunan anggaran PMN tersebut adalah penurunan alokasi anggaran listrik pedesaan menjadi Rp 5,9 triliun.

"Diputuskan Rp 6,5 triliun, karena Rp 3,5 triliun ke Hutama Karya untuk jalan tol. Listrik desa jadi Rp 5,9 triliun," tutur Andy.

Andy mengungkapkan, akibat penurunan anggaran listrik pedesaan, membuat jadwal penyambungan listrik ke desa yang saat ini belum menikmati listrik tertunda, dia pun memperkirakan baru bisa dilakukan pada 2020.

"Kita hitung lagi apakah ada penundaan listrik desa dengan Rp 5,9 T. Sehinga ada daerah yang rasio elektrifikasinya belum sampai 92 persen tertunda," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)