PLN: Tarif regional diberlakukan, Orang Indonesia Timur makin miskin

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka menekankan justru penerapan tarif listrik regional akan membebankan masyarakat Indonesia Timur, mengingat biaya pokok produksi pembangkit listrik di sana sangat tinggi.

2017-08-07 14:04:50

PLN

Ketua Kajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, mengusulkan agar pemerintah menerapkan harga listrik yang berbeda untuk setiap daerah. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keenomian masyarakat yang berbeda di setiap wilayah.

Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka menekankan justru penerapan tarif listrik regional akan membebankan masyarakat Indonesia Timur, mengingat biaya pokok produksi pembangkit listrik di sana sangat tinggi.

"Kalau ada harga regional, makin miskin tuh orang Indonesia Timur," ungkapnya di sela-sela acara Seminar bertema 'Upaya Penurunan BPP Listrik untuk Harga Listrik yang Lebih Murah' di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

"Harga pokoknya tinggi. Kayak di Papua harga pokoknya bisa Rp 2.500 per Kwh. Karena pakai diesel. Karena mereka ada di pegunungan dan terdistribusi jumlah kelompoknya tidak lebih dari lima puluh keluarga," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Jumadis Abda, mengatakan penentuan tarif regional dapat saja menimbulkan situasi tidak adil antara satu daerah dengan daerah lain.

"Memang harus kita hati-hati ya. Kerena untuk daerah-daerah yang biaya pokok produksinya rendah itu di daerah Jawa Bali. Kalau disitu tarifnya rendah nggak adil dong sama wilayah Indonesia Timur yang biaya pokok produksinya tinggi. Akhirnya tarif listrik disana mahal," jelas Jumadis.

Karena itu, dia merasa penerapan tarif listrik yang sama untuk seluruh Indonesia sudah dapat memberikan iklim keadilan bagi seluruh masyarakat.

"Idealnya berlaku seluruh Indonesia itu rata (tarif listrik yang sama/single price) tidak ada perbedaan," pungkasnya.

(mdk/sau)