Pertamina ditugaskan bangun infrastruktur energi senilai Rp 2 T

Infrastruktur yang akan dibangun mulai dari terminal LPG dan BBM hingga pipa gas bumi.

PT Pertamina (Persero) mendapatkan penugasan pemerintah untuk membangun infrastruktur BBM, LPG, dan gas bumi guna mendukung pemerataan energi di seluruh pelosok Indonesia dengan total anggaran sekitar Rp 2,05 triliun. Kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Pertamina akan semakin memperkuat posisi perusahaan sebagai National Energy Company yang menjalankan usaha secara terintegrasi dari hulu ke hilir migas.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan infrastruktur yang dibangun adalah 15 titik terminal BBM yang tersebar di wilayah Indonesia bagian Timur dengan anggaran Rp 212 miliar dengan total kapasitas 72.000 kiloliter (kl), tiga titik depot pengisian LPG di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua senilai Rp 870 miliar berkapasitas total 6.000 MT, dan konversi BBM ke bahan bakar gas untuk 5.000 nelayan dengan anggaran Rp 71,25 miliar.

Selain itu, proyek infrastruktur gas tersebut meliputi pembangunan LNG mini yang tahun ini memasuki fase engineering dengan pendanaan sebesar Rp 42,8 miliar, pipa gas bumi di Jakarta dan Bekasi sebesar Rp 120 miliar, jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Prabumulih, Cilegon, dan Balikpapan senilai Rp 605 miliar, pendistribusian konverter kit untuk transportasi senilai Rp 31 miliar, dan pembangunan SPBG di Bekasi dan Prabumulih dengan nilai Rp 95 miliar.

"Pertamina sangat berterimakasih atas kepercayaan pemerintah untuk pengelolaan infrastruktur BBM, LPG, dan gas bumi yang didanai oleh APBN dan proyek pembangunannya dilaksanakan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah. Apabila infrastruktur ini tuntas dibangun, akan melahirkan efisiensi pendistribusian energi, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang selama ini pasokan energinya masih bergantung pada wilayah lain," ujar Wianda di Jakarta, Selasa (1/3).

Untuk jaringan gas bumi bagi rumah tangga, Pertamina melalui PT Pertamina Gas telah mengoperasikan jaringan gas kota di Kota Jambi, Sengkang, Prabumulih, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah pengguna sekitar 21.000 sambungan rumah tangga. Sesuai penugasan pemerintah, pada tahun ini perseroan menargetkan akan mengalirkan gas di beberapa kota, meliputi Kabupaten Sidoarjo tahap kedua, Ogan Ilir, Subang, Bontang dan Lhokseumawe.

Dengan penambahan penugasan dari pemerintah di Prabumulih, Balikpapan, dan Cilegon, dengan jumlah total sekitar 40.000 sambungan rumah tangga (SR). Jika pengoperasian gas kota ini telah berjalan seluruhnya, maka jumlah sambungan gas rumah tangga yang dikelola Pertamina akan mencapai 102.000 SR.

Selain penugasan pemerintah, Pertamina juga secara korporasi akan membangun infrastruktur untuk perkuatan ketahanan energi nasional. Beberapa proyek yang sedang dalam proses pembangunan, seperti Proyek Langit Biru Cilacap, Optimalisasi kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan RFCC Cilacap, inisiasi RDMP untuk Cilacap dan Balikpapan, penuntasan proyek Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sambu, terminal LPG Pressurized Sumatera Barat dan Bali berkapasitas total 6.000 MT, terminal LPG Refrigerated Jawa Barat dan Arun dengan kapasitas total 176.000 MT, dan dua proyek baru terminal LPG Refrigerated Kalimantan Timur dan Jawa Timur dengan kapasitas total 188.000 MT.

Adapun untuk infrastruktur gas bumi, Pertamina fokus menuntaskan proyek-proyek besar seperti pipa transmisi Gresik-Semarang, Porong-Grati, Muara Karang-Tegal Gede, Belawan-KIM-KEK dengan total panjang sekitar 500 KM.

"Penambahan pipa transmisi gas oleh Pertamina melalui anak perusahaannya, yaitu Pertamina Gas diharapkan dapat mendukung target-target pemerintah dalam upaya optimalisasi pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik," kata Wianda.

Anggota Dewan Energi Nasional Rinaldy Dalimi mengapresiasi sikap Pertamina yang berkomitmen dalam mengembangkan infrastruktur energi untuk ketahanan nasional. Menurut dia, dana yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan dengan baik.