Perpres Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Baru Terbit Akhir Januari
Di dalam Perpres tersebut seluruh struktur organisasinya sudah terbentuk. Mulai dari badan pelaksana, dewan pengarah, deputi keuangan, infrastruktur dan lain sebagiannya.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan pembentukan Badan Otorita Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara akan selesai pada akhir Januari.
Nantinya, di dalam Perpres tersebut seluruh struktur organisasinya sudah terbentuk. Mulai dari badan pelaksana, dewan pengarah, deputi keuangan, infrastruktur dan lain sebagiannya.
"Akhir bulan ini (Perpresnya). Nanti ini kan selevel menteri, nanti presiden yang nunjuk kalau kapan ditunjuk siapanya urusan presiden," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata di Jakarta, Rabu (22/1).
Dia mengatakan, untuk master plan atau perencanaan pengembangan jangka panjang pembangunan Ibu Kota Baru sejauh ini masih berada di tangan Bappenas. Dengan terbentuknya badan otorita maka sepenuhnya akan dipegang kendali oleh mereka.
"Master plan masih jalan sama Bappenas. Badan otorita kan bisa berjalan full butuh waktu kita dan tim koordinasi kita fasilitasi lah. Semua kementerian akan bantu. Iya nanti diserahkan ke mereka," jelas dia.
Dia menambahkan, untuk Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara juga sedang rampung pada pertengahan tahun ini. Paling tidak, Juni atau Juli sudah bisa diundangkan sehingga pembangunan fisik ibu kota baru dapat segera dimulai.
"Sekarang (UU) lagi mau disampaikan ke presiden dibawa ke DPR nanti kita bahas. Kalau UU jadi ya bisa kontruksi," tandas dia.
Hongaria Bakal Investasi Rp13,6 Triliun di Ibu Kota Baru Indonesia
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terus memancing para investor asing baru. Kali ini, Hongaria dikabarkan siap berinvestasi senilai USD 1 miliar atau sekitar Rp13,6 triliun pada proyek tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, ketertarikan tersebut telah disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Hongaria, Viktor Orban.
"Baru ada usulan dari Hongaria. Besok kan pak PM-nya ke sini, ke Yogyakarta. Kemarin duta besarnya juga datang ke saya, mereka ingin membentuk Hongary-Indonesia Investment Fund," ungkap Menteri Basuki di Labuan Bajo, NTT, Selasa (21/1).
Secara total, Basuki menyebutkan nilai total dana investasinya mencapai USD 1 miliar yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan hingga persampahan.
"Itu untuk infrastruktur, air, jalan, sanitasi, sampah. (Nilainya) USD 1 miliar," jelas Menteri Basuki.
Pemasukan dana itu juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. "Saya dah lapor pak Presiden, saya juga udah lapor pak Luhut. Signing-nya kalau pak Presiden (Jokowi) sudah oke," tukas Menteri Basuki.
(mdk/idr)