Perkembangan industri kreatif RI bergantung pada akses internet

Perkembangan industri kreatif RI bergantung pada akses internet. Industri kreatif sejauh ini menyumbang Rp 800 triliun atau 8 persen dari total PDB dengan pertumbuhan tahunan mencapai 5 persen. Industri kreatif juga merupakan sektor keempat terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.

2017-04-20 13:56:35

Industri kreatif

Pemerintah Jokowi-JK tengah mendorong pelaku industri kreatif untuk terus berkembang, salah satunya melalui teknologi informasi seperti jaringan internet. Industri kreatif sejauh ini menyumbang Rp 800 triliun atau 8 persen dari total PDB dengan pertumbuhan tahunan mencapai 5 persen.

Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo, mengatakan industri kreatif merupakan sektor keempat terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.

"Ekonomi kreatif semakin mendapat perhatian utama di banyak negara, karena dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian," ucap Fadjar di Jakarta, Kamis (20/4).

Melihat besarnya potensi sektor ini, maka tidak mengherankan kalau pemerintahan Jokowi terus mendorong munculnya usaha rintisan atau start-up. Pemerintah memberikan wadah bagi pemain industri kreatif untuk menuangkan ide-idenya, dengan terus mengupayakan pemerataan internet.

"Harus diakui bahwa jaringan internet sangat berperan penting dalam mengenalkan dan memasarkan produk industri kreatif. Pemasaran sistem online memiliki jangkauan sangat luas dan dalam waktu singkat," jelas Fadjar.

Pemerataan akses internet, menurutnya, menjadi kewajiban Kominfo agar ekonomi yang berbasis digital kreatif ini dapat terus berkembang.

Dalam pandangan Fajar, ada 16 sub sektor yang akan terus berkembang selama 2015 - 2019, yakni seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, aplikasi game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, periklanan, musik, penerbitan, fotografi, desain produk, fashion, film animasi dan video, kriya, dan kuliner. Namun sayangnya, akses internet di Indonesia belum tersedia merata ke seluruh wilayah khususnya di daerah pelosok.

Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 mengungkap bahwa penetrasi internet mayoritas masih berada di Pulau Jawa. Dari survei yang dipresentasikan oleh APJII itu tercatat bahwa sekitar 86,3 juta orang atau 65 persen dari angkat total pengguna internet tahun ini berada di Pulau Jawa.

Sedangkan sisanya adalah 20,7 juta atau 15,7 persen di Sumatera. 8,4 juta atau 6,3 persen di Sulawesi. 7,6 juta atau 5,8 persen di Kalimantan. 6,1 juta atau 4,7 persen di Bali dan NTB. 3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan Papua.

Kondisi geografis dan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk membangun akses telekomunikasi di daerah menjadi alasan utama enggannya operator telekomunikasi untuk menghadirkan layanannya di daerah pelosok.

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Hanafi Rais mengatakan bahwa layanan 4G LTE juga dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan yang memiliki potensi daerah seperti destinasi wisata dan potensi ekonomi lainnya agar semakin dikenal di dunia internasional.

"Terlebih lagi wisatawan lokal maupun dunia saat ini tengah mencari tempat wisata yang tidak main stream. Saya kira dengan menggunakan media internet 4G LTE hal tersebut bisa dilakukan," terang Hanafi.

Dengan layanan 4G LTE masyarakat dapat merasakan pengalaman mobile digital lifestyle yang sesungguhnya khususnya pagi para pelaku usaha kecil / UKM dapat mulai memanfaatkan teknologi telekomunikasi untuk meningkatkan daya saing serta meperluas jaringan marketingnya, selain itu manfaat bagi pelanggan lainya untuk melakukan download, upload, ataupun sharing berbagai jenis konten dalam file besar seperti foto, video, games, aplikasi, dan lain sebagainya dengan jauh lebih baik.

Beberapa waktu lalu, Brahima Sanou, International Telecommunication Union (ITU) Development Bureau di ajang ITU ICT Summit di Bali menyampaikan bahwa kondisi geografis seharusnya tidak menjadi halangan bagi swasta untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.

"Jika pembangunan infrastruktur tidak segera diratakan bagaimana mungkin digital economy bisa terwujud," tegasnya.

(mdk/bim)