Perempuan belum jadi prioritas dalam inklusi keuangan RI

Pemerintah mendorong perempuan sebagai prioritas dalam Strategi Nasional Keuangan inklusif (SNKI) demi meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. Namun, lembaga keuangan belum memahami kehidupan keuangan perempuan sebagai target keuangan inklusif tersebut.

2018-05-15 21:55:15

Kemenko Perekonomian

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian A Heri Susanto menjelaskan dalam menetapkan perempuan sebagai prioritas di tingkat tertinggi, pemerintah menetapkan langkah dan standar untuk semua pemangku kepentingan keuangan di negara ini.

Salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yang fokus pada bantuan ekonomi keluarga dengan perempuan sebagai peran sentralnya.

"Pemerintah juga berkoordinasi dengan berbagai program di bawah satu payung, yakni pembentukan sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sebagai titik simpul bagi upaya menjalankan SNKI," ujar Heri Susanto saat hadiri diskusi Making Finance Work for Women di Jakarta, kemarin.

Menurut Heri, melayani pasar perempuan di Indonesia memiliki prospek tinggi. Meski upaya untuk memberikan layanan keuangan kepada perempuan sudah dilakukan, sebagian besar lembaga keuangan masih belum memiliki strategi untuk mencapai segmen pasar ini.

Anna Gincherman, Vice President Strategic Partnership Women’s World Banking, berpendapat hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 40 tahun terakhir, perempuan tercatat sebagai kalangan berpenghasilan rendah.

Maka itu, langkah pertama yang harus diambil lembaga keuangan untuk mulai melayani perempuan adalah memahami kehidupan keuangan mereka dan hambatannya dalam mengakses keuangan. Dengan memahami kehidupan perempuan lebih baik, dapat dirancang produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Anna mencontohkan, perempuan di seluruh dunia biasanya berperan sebagai manajer keuangan rumah tangga dan yang menentukan tabungan keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah pintu gerbang menuju inklusi keuangan bagi perempuan.

Namun, berdasarkan data Global Findex 2017, di Indonesia hanya sedikit perempuan yang memiliki rekening tabungan di bank. "Masih ada 22 persen perempuan Indonesia yang menabung secara informal," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa hambatan yang kalangan perempuan mereka hadapi, antara lain hambatan budaya dan kelembagaan, tingkat melek huruf dan pendidikan yang rendah, peraturan perundang-undang dan praktik yang masih diskriminatif, serta kendala waktu.

Lembaga Women's World Banking dibangun dengan tujuan memberikan lebih banyak akses bagi perempuan berpenghasilan rendah kepada instrumen keuangan. Serta memberdayakan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai keamanan dan kemakmuran.

Dalam diskusi tersebut, hadir pula Founder RISE Indonesia Caroline Mangoal, Deputy Country Director for Indonesia UNDP Francine Pickup, Managing Director Koperasi Mitra Dhuafa Slamet Riyadi, Chief Manager of Cooperations Tanaoba Lais Manekat Foundation Zesly Fah, Pungky Wibowo (Bank Indonesia), Sondang Marta Samosir (Otoritas Jasa Keuangan), Eka Novi Ariyanti (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dan moderator Project Officer LPEM UI Dewi Meisari Haryanti.

(mdk/azz)