Perbudakan ABK di Benjina, Menteri Tedjo duga ada oknum tarik pungli

"Mungkin mereka minta jasa untuk mengamankan."

Pemerintah menduga ada pungutan liar dilakukan oknum pejabat agar perbudakan anak buah kapal di Benjina, Maluku, lestari. Untuk itu, Satuan Petugas (satgas) pengamanan laut sudah dibentuk bakal melakukan penyelidikan dan jika terbukti sanksi sudah menanti.

"Mungkin mereka minta jasa untuk mengamankan. Mungkin ada tapi nanti akan ada tindakannya," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Jakarta, Rabu (8/4).

Tedjo menegaskan PT Pusaka Benjina Resources harus bertanggungjawab atas perbudakan dilakukan. Menurutnya, Perusahaan berpusat di Thailand itu melakukan perbudakan disertai dengan kekerasan, berupa penyetruman.

"Memang ada kasus-kasus perbudakan, atau kekerasan pada ABK ini akan kita telursuri dan jika memang ada berarti PT PBR harus bertanggungjawab," katanya.

Kata Tedjo, pemerintah tak segan untuk menghentikan operasional PBR. Selain itu, ABK korban perbudakan bakal dipulangkan ke negara asalnya.

"Jangan sampai dengan kasus ini produk ikan kita diklaim dan jangan sampai gara-gara ini negara dirugikan," pungkas dia.