Perangi pencurian ikan, Menteri Susi dipuji pemerintah Jepang

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali melakukan kunjungan kerja ke Jepang sebagai tindak lanjut rencana kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang yang telah pernah dibahas pada kunjungan Menteri Susi sebelumnya, April lalu.

2017-08-25 16:02:46

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali melakukan kunjungan kerja ke Negeri Sakura, Jepang sebagai tindak lanjut rencana kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang yang telah pernah dibahas pada kunjungan Menteri Susi sebelumnya, April lalu.

Pada Selasa (22/8), Menteri Susi bertemu Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono dengan tujuan untuk melanjutkan pembahasan rencana realisasi bantuan yang akan diberikan Pemerintah Jepang kepada Indonesia khususnya terkait kerjasama perikanan.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Taro Kono mengaku terkesan dengan upaya yang dilakukan Menteri Susi dalam mempertahankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Untuk itu, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) siap bekerja sama dengan Indonesia dengan melakukan riset untuk proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 lokasi.

"Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan seminar terkait teknologi yang dapat digunakan untuk mempertahankan sumber daya perikanan dari praktik IUU Fishing. Jepang siap bekerja sama dengan Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas usaha Indonesia memberantas IUU Fishing," kata Taro Kono melalui keterangan resminya, Jumat (25/8).

Menlu Taro juga sedikit bernostalgia, saat tinggal di Indonesia dirinya senang berkunjung ke Laut Sulu dan Laut Banda yang merupakan breeding zone 60 persen baby tuna di dunia.

"Kami mengapresiasi kegigihan Ibu Susi. Ibu Susi bahkan menyampaikan proposal ke markas pusat PBB di New York, minta agar ada peraturan tentang high seas untuk menyelamatkan sumber daya perikanan khususnya induk tuna dan proses peredarannya. Bahkan beliau meminta PBB membentuk lembaga khusus guna memberikan kontrol dan regulasi," kenang Taro.

Tak hanya Taro, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Jepang Masahisa Sato mengungkapkan kekagumannya kepada sosok Menteri Susi yang dinilai sangat tegas dan berani mempertahankan kedaulatan laut Indonesia dari tangan asing.

Menurutnya, saat ini perlindungan sumber daya perikanan menjadi isu yang sangat penting bagi Jepang, mengingat banyak wilayah perairan Jepang mulai over fishing dan maraknya kapal asing memasuki perairan mereka.

Untuk itu, mereka ingin belajar cara Indonesia mempertahankan lautnya. Salah satunya dengan memberikan dukungan pada pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

"Kami, Jepang, butuh sosok seperti Ibu Susi untuk menghadapi serbuan kapal asing yang masuk ke wilayah Jepang,” ungkap Masahisa.

Pada pertemuan tersebut, Susi menilai dukungan infrastruktur dan teknologi dari Jepang bisa membuat Indonesia memiliki kekuatan lebih dalam mengeksploitasi dan pemasaran hasil perikanannya.

"Reformasi di bidang perikanan bukanlah hal mudah, apalagi dengan tekanan regional, di mana pasar regional selama ini mendapat pasokan ikan dari hasil curian wilayah Indonesia. Indonesia butuh teknologi yang lebih baik untuk mempertahankan dan mengelola sumber daya perikanan yang kita miliki," terang Susi.

Di tengah kesulitan beberapa negara pelaku illegal fishing memenuhi pasokan kebutuhan ikan di negara mereka, Menteri Susi merasa Indonesia harus meningkatkan kemampuan dalam mengelola perikanan Indonesia, sebelum membuka investasi bagi negara-negara tersebut.

Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa terjajah para pencuri ikan.

"Semoga dengan terwujudnya kerja sama ini, bersama-sama kita dapat menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depan. Jika laut tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi permasalahan bagi semua negara," pungkasnya.

(mdk/sau)