Pengusaha sebut perputaran uang saat pilkada serentak tembus Rp 25 triliun

Sumber perputaran uang tersebut berasal dari pemerintah yakni sebesar Rp 20 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada di 171 daerah. Sedangkan sisanya kata dia berasal dari biaya kampanye masing-masing pasangan calon (paslon) sebesar Rp 5 triliun.

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut perputaran uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah yang tersebar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten ditaksir mencapai sekitar Rp 25 triliun.

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut, sumber perputaran uang tersebut berasal dari pemerintah yakni sebesar Rp 20 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada di 171 daerah. Sedangkan sisanya kata dia berasal dari biaya kampanye masing-masing pasangan calon (paslon) sebesar Rp 5 triliun.

"Rp 20 triliun itu pertama adalah untuk mencetak kertas suara, yang kedua untuk logistik, yang ketiga adalah biaya untuk membayar honor para petugas. Keempat adalah biaya untuk masyarakat yang terlibat dalam peliputan suara dan itu mungkin di luar dari anggaran keamanan. Jadi, itu resmi dari pemerintah yang Rp 20 triliun itu," ujar Sarman di salah satu hotel di Jakarta, Rabu (27/6).

Dari perhitungan Sarman, rata-rata pasangan calon kepala daerah masing-masing provinsi mengeluarkan Rp 75 milliar. Sementara di provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan jumlah penduduk dan kabupaten kota, yang cukup besar, dia meyakini bisa mencapai hingga Rp 100 - 150 miliar.

Selanjutnya, untuk kota yang terdiri dari 29 kota, masing-masing pasangan calon menggelontorkan dana untuk biaya kampanye mereka sekitar Rp 10 milliar.

"Yang paling banyak adalah kabupaten itu 115. Kalo rata rata paslon menggelontorkan dana Rp 20 miliar saja. Itu biaya mereka ini biasa untuk mencetak dari pada beli flyer, spanduk, umbul-umbul, backdrop, kaos, stiker dan lain lain," jelasnya.

Dengan demikian, adanya pilkada ini juga secara tidak langsung mampu memberikan manfaat bagi pelaku-pelaku UMKM yang secara tidak langsung berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Terlebih kata Sarman, keuntungan bagi UMKM berlipat ganda, sebab kebanyakan atribut kampanye tersebut dibuat oleh UKM di masing-masing daerah.

Sebelumnya, Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memperkirakan belanja atau perputaran uang selama kampanye Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) pada tahun ini mencapai sekitar Rp 4 triliun. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mereguk keuntungan paling besar dari pesta demokrasi ini.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, pilkada akan dilaksanakan di 171 daerah, yakni 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada serentak ini berlangsung pada 27 Juni 2018.

"Kami perkirakan kurang lebih Rp 4 triliun belanja kampanye yang berasal dari para pasangan calon (paslon) kepala daerah," ujar dia dalam keterangan resminya di Jakarta.