Pengusaha minta Jokowi cabut larangan truk operasi saat Tahun Baru

Pelarangan itu dinilai mengacaukan distribusi logistik dan merugikan ekonomi Indonesia.

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) meminta Presiden Joko Widodo mencabut larangan truk atau kendaraan angkutan barang beroperasi selama libur Tahun Baru. Sebab, itu dinilai mengacaukan distribusi logistik dan merugikan ekonomi Indonesia.

"Kami memohon kepada Presiden Indonesia untuk segera menginstruksikan Menteri Perhubungan segera mencabut surat edaran pelarangan truk yang membuat biaya logistik naik dan ekonomi terhambat di akhir tahun ini," kata Ketua Umum ALI Zaldy Masita, dalam siaran pers, Kamis (31/12).

Pada 25 Desember lalu, Menhub Ignasius Jonan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang Pada Masa Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016.

Isinya, melarang kendaraan angkutan barang beroperasi, mulai Rabu (30/12) hingga Minggu (3/1/2016). Itu tak berlaku untuk kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG); ternak; bahan pokok; pupuk; susu murni.

Kemudian, kendaraan barang antaran pos; barang ekspor atau impor dari dan ke pelabuhan, seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Makassar.

"Sosialisasi kepada petugas di lapangan yang sangat minim, membuat polisi dan Jasa Marga mengambil keputusan sendiri-sendiri dalam menyeleksi truk mana yang boleh atau tidak boleh jalan," kata Zaldy