Pengusaha migas khawatirkan dasar hukum SKSP Migas

Dasar hukum operasional yang masih digunakan pengusaha migas adalah yang berasal dari BP Migas.

Dengan dibubarkannya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Indonesian Petroleum Association (IPA) mengaku khawatir dengan dasar operasional yang dilakukan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas.

Wakil Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah mengatakan, kegiatan hulu Migas tetap berjalan seperti biasa ketika BP Migas dibubarkan Mahkamah konstitusi (MK). Namun yang dikhawatirkan adalah dasar hukum operasional yang dipegang oleh para pengusaha migas.

"Secara operasional tidak banyak berubah, apa yang berjalan akan tetap berjalan jadi tidak masalah. Yang dikhawatirkan operasional dasar hukum yang kita lakukan sedangkan institusinya tidak ada," kata Sammy, Jakarta, Selasa (20/11).

Sammy menjamin, pandangan pengusaha migas tidak akan berubah karena adanya pembubaran BP Migas. Sebab, petinggi KKKS telah melihat respons aktif dari pemerintah setelah pembubaran BP Migas.

"Jadi kita giring bersama berbagai pihak, untuk tetap positif, tapi enggak cukup dengan kata-kata dan peraturan," tegasnya.

Menurut Sammy, sebenarnya pemerintah telah mengambil langkah cepat. Untuk menghilangkan kekhawatiran tentang dasar hukum operasional, kata dia, sebaiknya semua peraturan dasar hukum BP Migas tetap diberlakukan terlebih dahulu.

"Sedang secara operasional hanya sesaat, tapi dasar hukum arahan semua berasal dari sana (BP Migas). Yang jadi permasalahan dasar kita beroperasi sekarang," katanya.