LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Pengusaha Ingin Jokowi Realisasikan Rencana Pemindahan Ibu Kota

Dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan, otomatis akan menciptakan satu kota metropolitan baru. Kendati demikian, dia mengingatkan tentunya proses pemindahan ibu kota tidak mungkin dapat terwujud dalam waktu singkat.

2019-05-03 13:57:37
Ibu Kota Pindah
Advertisement

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B.Sukamdani menyebut bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa akan membawa dampak positif, khususnya bagi dunia usaha.

Dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan, otomatis akan menciptakan satu kota metropolitan baru. Kendati demikian, dia mengingatkan tentunya proses pemindahan ibu kota tidak mungkin dapat terwujud dalam waktu singkat.

"Jadi pemindahan ibu kota ide bagus untuk buat daerah pertumbuhan baru, tapi harus diingat bahwa sifat pemindahan ibu kota itu jangka panjang," kata dia saat ditemui di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Jumat (3/5).

Advertisement

Dalam proses pemindahan ibu kota, di dalamnya terdapat banyak hal penting yang perlu dilakukan yang memerlukan persiapan cukup lama dan kompleks. Di antaranya adalah persiapan tata ruang, dana, dan kesiapan daerah serta hal-hal krusial lainnya.

"Yang jelas tidak mungkin selesai dalam waktu 5 tahun," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia berharap pemerintahan kali ini dapat melanjutkan pada periode sebelumnya agar terjadi kontinuitas mengenai pemindahan ibu kota tersebut.

Advertisement

"Dan 5 tahun itu masa bakti presiden yang nanti ini akan berjalan. Jadi harus dipertimbangkan jangan sampai nanti tidak ada payung hukum kuat dan nanti ganti presiden, 5 tahun lagi gak jalan. Akibatnya rugikan kita semua," ujarnya.

Dia mengatakan, wacana pemindahan ibu kota jangan sampai gagal mengingat dana yang dikeluarkan juga tidak sedikit. "Jangan sampai nanti masalah ibu kota seperti itu. Jadi perlu jaminan jangka panjang jangan sampe nanti sudah diputuskan, ke depannya gak jalan. Dan ini kelemahan kita tidak punya GBHN seperti dulu. Kalau dulu ada tap MPR, lembaga tertinggi negara, saat ini gak ada lembaga tertinggi negara dan semua sama lembaga tinggi. Dan ini harus jadi faktor dipertimbangkan," tutupnya.

(mdk/idr)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.