Pengusaha Indonesia akan diprioritaskan beli saham Freeport di BEI

"Yah mayoritas harus tetap dipegang oleh pengusaha Indonesia."

Pemerintahan Jokowi-JK saat ini sedang mencari cara agar PT Freeport Indonesia dapat melepas saham divestasinya melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO) di bursa saham Indonesia. Langkah ini diperlukan agar laporan keuangan Freeport lebih transparan, akuntabel dan mudah dipertanggungjawabkan.

Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan, ‎meski di dalam aturan perundang-undangan terkait divestasi saham tambang mineral dan batu bata belum diatur, Freeport tetap didorong IPO di bursa saham Indonesia.

"Memang ada berbagai pandangan tapi saya cenderung orang yang ingin pasar modal kita ini berkembang, bagaimana pun pasar modal itu lebih jauh transparan dan bisa dilihat masyarakat dan harga saham kita pun kemungkinan punya market," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/10).

Melalui IPO, Sudirman juga mendorong pengusaha dalam negeri untuk membeli saham Freeport. Hal ini diperlukan agar saham ini nantinya tidak jadi buruan asing. "Yah mayoritas harus tetap dipegang oleh pengusaha Indonesia. Kan caranya banyak, jadi tidak hitam putih," tegasnya.

Menurut Sudirman, Presiden Joko Widodo juga akan mengeluarkan aturan agar investor dalam negeri jadi prioritas.

"Arahan presiden melalui instruksi presiden (inpres) ataupun dialog. Bagaimana keadaan Freeport bisa berguna bagi ekonomi Indonesia," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta PT Freeport Indonesia untuk melepas sahamnya di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu dari empat syarat yang harus dipenuhi Freeport jika kontraknya ingin diperpanjang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Sudirman Said mengisyaratkan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia yang akan habis di 2021. Asalkan, Freeport memenuhi empat syarat yang diamanatkan Presiden Jokowi.

"Saya berkonsultasi dengan Presiden dan beliau mengingatkan prinsip-prinsip yang mesti dipegang," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/10).