Pengusaha desak Jokowi lakukan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah

Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan mengatakan pemerintah pusat juga perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, mengingat implementasi kebijakan Pemerintah Pusat juga membutuhkan kerja sama dan eksekusi yang baik di level daerah.

2018-05-02 14:00:58

Migas

Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan berharap agar proses penyederhanaan regulasi tidak hanya dilakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), namun juga di Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait.

"Misalnya, tentang impor baja (untuk keperluan sektor migas). Sesuatu yang menghambat karena libatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Kita mau impor harus ke SKK migas, ke ESDM. Kita mau usulin supaya prosesnya jangan terlalu lama," ungkapnya dalam konferensi pers, di JCC, Jakarta, Rabu (5/2).

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, mengingat implementasi kebijakan Pemerintah Pusat juga membutuhkan kerja sama dan eksekusi yang baik di level daerah.

"Ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi. Salah satu, integrasi sama Pemerintah Daerah karena kalau peraturan di ESDM belum, contoh di KLH, Pemda. Beberapa peraturan kita butuh bantuan supaya tidak berbelit-belit," jelasnya.

Meski demikian, apa yang dilakukan Pemerintah saat ini sudah cukup baik dan mendukung terciptanya iklim kondusif untuk investasi di sektor migas. "Kita tidak bisa dalam waktu sekejap. Kan dengan segala kompleks kita lihat positif. Kita harap investor lihat iklim di Indonesia lihat. At the and keputusan ada di investor," tandas Gunawan.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka The 42nd Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition di JakartaConvention Center, Plenary Hall, Jakarta, Rabu (2/5). Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.

(mdk/azz)