Pengusaha: Aturan alokasi gas bumi matikan swasta

Peraturan itu secara otomatis memberi peluang kecil kepada para pelaku usaha karena lebih memprioritaskan BUMN.

2016-01-14 15:04:32

Gas Bumi

Pemerintah menerapkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. Aturan tersebut secara langsung mematikan para pelaku usaha gas swasta.

Indonesian Natural Gas Trader Association (INGTA) menjelaskan peraturan itu secara otomatis memberi peluang kecil kepada para pelaku usaha. Apalagi, dalam beberapa poin prioritasnya pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kenyataannya konsultasi dengan ahli hukum, anda tidak bisa ikut selama BUMN belum kaya. Cuma satu pasal yang memberi peluang kita. Kalau gasnya tak terserap BUMN," kata ketua INGTA Sabrun Jamil Amperawan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (14/1).

Sabrun mengatakan pihak swasta sendiri memberikan sumbangsih pada pengembangan infrastruktur. Hal ini terbukti dengan investasi pembangunan pipa sepanjang 460 km dan membangun Compressed Natural Gas (CNG) Station sekitar 50 unit.

Apalagi, lanjut dia, selama ini swasta ikut menjaga harga gas di tengah pasar dan kondisi ekonomi yang melambat. Permintaan gas juga saat ini tengah lesu karena banyaknya pasar yang beralih ke energi alternatif yang lebih murah.

"Stasiun Pengi‎sian Bahan Bakar Gas (SPBG) masih belasan, Satu dua tahun dahsyat. Lebih separuh tutup karena pemerintah tak cepat sesuaikan diri," kata dia.

Dia menambahkan perusahaan swasta ikut menyediakan lebih dari 5.000 pekerja dan ikut mendistribusikan gas hingga 40 persen kebutuhan industri.

(mdk/sau)