Pengembang ini jual rumah dengan cicilan Rp 800.000-an per bulan

Pemerintah tengah gencar mendorong masyarakat untuk memiliki rumah sendiri. Salah satunya melalui ajang pameran perumahan berkala, Indonesia Property Expo (IPEX) 2017. Pengembang perumahan PT Kentanix Supra Internasional memasarkan produk dengan cicilan mulai dari Rp 800.000-an.

2017-02-11 14:30:00

Perumahan

Pemerintah tengah gencar mendorong masyarakat untuk memiliki rumah sendiri. Salah satunya melalui ajang pameran perumahan berkala, Indonesia Property Expo (IPEX) 2017.

Untuk mewujudkan keinginan pemerintah itu, pengembang perumahan PT Kentanix Supra Internasional memasarkan produk dengan cicilan mulai dari Rp 800.000-an. Produk tersebut merupakan rumah yang disubsidi oleh Pemerintah.

"Rumah subsidi di sekitar Cileungsi dekat Taman Buah Mekar Sari Pengembangan dari Kalindo Land Grup dikembangkan oleh PT Kentani. Perumahan ini dibuka dengan sistem cluster," ujar Marketing PT Kentanix Supra Internasional Hendri, di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (11/2).

Hendri menjelaskan untuk mendapat perumahan tersebut syarat utamanya adalah pemohon harus memiliki penghasilan maksimal Rp 4 juta. Selain itu, pembelian rumah merupakan yang pertama dan belum pernah mendapat subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Syaratnya itu, penghasilan tidak boleh lebih dari Rp 4 juta per bulan. Nah, DP untuk rumah ini kita tawarkan Rp 14.650.000 dengan cicilan rumah Rp 896.000. Kelebihan lain, DP ini masih bisa dicicil sebanyak 5 kali. Dan selanjutnya nanti akan dapat cashback sebesar Rp 4 juta dari Bank BTN setelah cicilan 5 kali tadi sudah selesai," ungkap Hendri.

Hendri mengatakan, cicilan tersebut memiliki tenor selama 20 tahun. Selain itu, Surat keterangan belum memiliki rumah dari pemerintah setempat wajib dilampirkan dalam pengajuannya.

"Rumah ini sasarannya kan untuk yang belum punya rumah sama sekali. Jadi surat keterangan harus ada. Selain itu, kita harapkan yang mengajukan adalah yang bekerja dengan upah yang sudah ditentukan tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi PNS, asal upahnya tidak lebih dari itu tadi," pungkasnya.

(mdk/sau)